Ia akui, pendapatan Kota Bandung jauh sekali dari Kota Palu. Dimana pada tahun 2024 ini, APBD Kota Palu baru sekitar Rp1,6 triliyun.
Dari APBD Kota Palu tersebut, di sektor pendapatan asli daerah, hanya sekitar Rp301 miliar lebih.
“Kalau kita lihat anggaran yang di Kota Bandung, itu jauh sekali. Terkhusus pajak barang dan jasa tertentu makan dan minum di Kota Palu itu baru sekitar Rp70 miliar,” sebutnya.
“Kalau Kota Bandung tadi kita lihat pergerakannya cukup besar, karena kedatangan orang ke Bandung salah satunya yakni berlibur. Sehingga pendapatan daerahnya cukup besar,” lanjut asisten.
Dari situlah, kedatangan Pemerintah Kota Palu ke Kota Bandung ingin belajar, terkait bagaimana strategi mengelola pajak daerah khususnya pajak barang dan jasa, sebagai potensi yang harus didorong kedepan.
Kemudian ia menyampaikan, di Kota Palu, ketika pemerintah menerapkan pajak makan dan minum tersebut, sempat mendapat penolakan dari salah satu kelompok usaha kuliner.
“Kalau kami di Palu, penjual Mas Joko (Sari Laut, red) itu sedikit bereaksi. Nah, hari ini dengan pengalaman yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung terkait pajak makan dan minum, kami ingin belajar. Terima kasih atas sambutan yang baik ini,” jelas Imran.(***)
Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Palu.
