Palu,- Ide visioner Gubernur Sulteng H. Rusdi Mastura untuk membentuk forum kerjasama pengelolaan potensi Selat Makassar, muncul pertama kali tahun 2009. Tapi sayangnya, ide yang diajukan ke Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) baru terwujud sekarang atau setelah terkubur 15 tahun lamanya.
“Ide ini sebenarnya (muncul) waktu saya masih walikota,” ujar gubernur pada acara Rakor Road to Selat Makassar Summit 2024 di Hotel Santika, Senin (4/3).
Sejak dahulu kata gubernur, selat makassar adalah jalur perdagangan strategis untuk membawa hasil-hasil pertanian dari pulau Sulawesi yang akan dijual ke pulau Kalimantan.
Sedangkan Kalimantan mengirim balik batubaranya untuk memasok kebutuhan pembangkit listrik di pulau Sulawesi.
“Kenapa tidak kita kembangkan kerjasama Sulawesi Kalimantan,” dorongnya ke peserta dengan melihat hubungan simbiosis antar kedua pulau.
Dengan pemindahan ibukota negara ke Provinsi Kalimantan Timur maka Gubernur Rusdi lagi-lagi menegaskan pentingnya pembangunan wilayah penyangga IKN yang tidak boleh diabaikan pemerintah pusat. Karena itu, peraturan presiden tentang pembangunan kawasan penyangga IKN sangat mendesak untuk diwujudkan.
“Jangan hanya IKN (dibangun) tapi wilayah penyangga juga harus dipikirkan karena 5 sampai 10 tahun lagi Kalimantan akan banyak membutuhkan logistik,” tandasnya agar hal ini diperjuangkan bersama-sama lewat Selat Makassar Summit.
Sementara Ketua Panitia Road to Selat Makassar Summit Dr. Farid R. Yotolembah, M.Si berharap pemerintah-pemerintah provinsi dan kabupaten kota se kawasan Selat Makassar dapat menyepakati forum pemerintahan bersama untuk mengkerjasamakan berbagai potensi Selat Makassar demi terwujudnya kesejahteraan bersama.
“Bekerjasama itu jauh lebih indah daripada berkompetisi dan seribu kawan itu masih terlalu sedikit daripada memiliki satu lawan,” harapnya untuk kerjasama yang lebih luas dengan Selat Makassar Summit sebagai pemantik.
Kegiatan ini dihadiri pejabat terkait dari Pemerintah Provinsi Sulteng selaku tuan rumah, lalu Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
Nampak Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr. Rohani, S.Sos, M.Si, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Fahrudin, S.Sos, M.Si, Kepala Bappeda Dr. Ir. Christina Sandra Tobondo, MT, Kepala BRIDA Farida Lamarauna, S.E., M.Si, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Moh. Arif Latjuba, S.E., M.Si, Plh Kadis ESDM Edy N. Lesnusa, S.Sos, Kepala Biro Hukum Adiman, S.H., M.Si dan tenaga ahli gubernur.
Narasumber diantaranya, Plh. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Dr. Amran, MT, serta pejabat yang masing-masing mewakili Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. *
Sumber: Biro Adpim Setdaprov Sulteng
