“Berdasarkan data, kontribusi PAD dari sektor parkir tepi jalan Kota Palu sangat kecil. Dari target Rp. 5,5 miliar pada tahun 2023, terealisasi hanya Rp.1,2 M, atau hanya 23 persen saja,” urainya kepada FileSulawesi.com.
“Hal itu tentunya sangat jauh dari target dari Pemerintah Kota Palu. Dimana dari tahun ke tahun, realisasi PAD sektor perparkiran tepi jalan tidak pernah mencapai target,” katanya menambahkan.
Tentunya, lanjut Joppi, selaku lembaga legislatif yang ikut mengawal prosesi berjalannya pemerintahan di kota Palu, berharap, agar Pemkot Palu bisa mempelajari penelitian yang dilakukan oleh Badan Riset Inovasi Daerah. Sehingga bisa mendongkrak PAD dari sektor perparkiran.
Sebab katanya, selama delapan tahun Pansus LKPJ, belum pernah mencapai target. Meskipun proyeksinya diturunkan, namun tetap tidak tercapai.
Dalam hal ini lanjut Joppie, pihaknya bukan mencari kesalahan Pemkot Palu, akan tetapi kedepannya, terjadi perbaikan atas polemik tersebut.
Olehnya, ia meminta penjelasan kepada instansi terkait atas polemik tersebut.
“Pastinya ada kendala ini. Karena realisasinya hanya 23 persen. Oleh karena itu, saya meminta Dinas Perhubungan Kota Palu untuk memberikan penjelasan,” jelasnya. ***
