Melansir dari BBC News, sebanyak 142 anggota parlemen yang tersisa kemungkinan besar akan pindah ke partai terdaftar lainnya dan tetap menjadi oposisi utama di parlemen. Chaithawat Tulathon, pemimpin oposisi dan salah satu anggota parlemen yang dilarang berpolitik, menyampaikan ucapan perpisahan kepada rekan-rekannya di ruang sidang.
Thitinan Pongsudhirak, seorang profesor ilmu politik di Universitas Chulalongkorn, mengatakan, bahwa keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai pemerintahan Thailand. “Keputusan ini mungkin menimbulkan pertanyaan apakah Thailand masih merupakan monarki konstitusional atau telah menjadi monarki absolut,” katanya. ***
Sumber: rri.co.id
