Sulteng,- Prevalensi stunting kabupaten poso berdasarkan survey status gizi indonesia (SSGI) pada tahun 2022 sebesar 24,6 persen, turun sebesar 2,1 persen dibandingkan tahun 2021.
namun demikian berdasarkan hasil survey kesehatan indonesia (SKI) tahun 2023, kabupaten poso merupakan salah satu dari 6 kabupaten yang mengalami peningkatan prevalensi stunting pada tahun 2023, dimana prevalensi stunting kabupaten poso tahun 2023 sebesar 26,5 persen.
“ini tentunya harus menjadi perhatian serius bagi kita semua, khususnya pemerintah kabupaten poso”.ujar Gubernur H.Rusdy Mastura saat menghadiri kegiatan inovasi desa siap gencar aman stunting” bertempat di desa tambarana kecamatan poso pesisir kabupaten poso,pada senin,(2/9/24).
Selain itu beliau menyampaikan pencegahan dan penanganan stunting adalah kolaborasi dan kerjasama seluruh pihak baik itu perangkat daerah dan pemangku kepentingan lain seperti dunia usaha, akademisi dan organisasi profesi memiliki tugas sama dalam mendukung terbentuknya generasi cerdas, produktif, sejahtera dan mandiri, dengan tag line “siap gencar dan aman”
Diakhir sambutannya Gubernur Rusdy berpesan kita semua untuk terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi dan kesehatan. pendidikan mengenai pola makan sehat, sanitasi yang baik, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh setiap keluarga.
“Maka dari itu dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, kita dapat memerangi stunting dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa. mari kita jadikan desa tambarana ini sebagai contoh dalam pelaksanaan program inovasi desa.”ajak rusdy mastura.
Sementara kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah Dr.Ir Sandra Tobondo dalam laporannya menyapaikan bahwa pemenuhan kreteria kabupaten/kota sehat ,per juli 2024,dari 170 desa dan kelurahan yg ada dikabupaten poso, ada 142 desa dn kelurahan yang masuk dalam kategori open defecation free(ODF).
Selain itu kabupaten poso diharapkan untuk mengawal dan meningkatkan cangkupan partisipasi masyarakat, untuk menimbang balita dan pemeriksaan ibu hamil.
