Lebih lanjut dalam sambutan, asisten menguraikan bahwa katalog elektronik dapat mendorong pelibatan lebih banyak pelaku usaha dalam pengadaan barang jasa pemerintah.
Hal ini sambungnya akan berdampak positif bagi percepatan realisasi anggaran, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengacu pada tata kelola pemerintahan yang baik, yang mengisyaratkan akuntabilitas dan transparansi anggaran.
“Kita dapat menghindari praktek korupsi dan kolusi karena semua informasi terkait harga, spesifikasi dan penyedia barang jasa sudah tersedia secara terbuka sekaligus memastikan bahwa barang jasa yang akan diperoleh adalah yang terbaik dan sesuai kebutuhan,” tegasnya menilai katalog elektronik dapat memitigasi korupsi.
Di bagian lain ia juga menyoroti sering terlambatnya OPD membelanjakan anggaran untuk pengadaan barang jasa yang mana hal ini berpengaruh besar terhadap capaian realisasi OPD saat rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA).
Olehnya asisten meminta OPD dapat menindaklanjuti upaya percepatan realisasi sesuai arahan mendagri, diantaranya tidak perlu memperbaharui SK Penetapan penanggung jawab pengelola keuangan serta panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran setiap awal tahun anggaran kecuali terjadi penggantian atau perubahan pengelola.
“Sangat disayangkan anggaran-anggaran belanja OPD yang sudah dialokasikan tapi tidak bisa dimanfaatkan karena kendala tadi,” serunya, mengingatkan lagi SK para pejabat pelaksana kegitan dan anggaran yang sudah ditetapkan, tidak terikat pada tahun anggaran.
Nampak mendampingi Asisten Rudi Dewanto pada pembukaan workshop, Pjs Walikota Palu Muchsin Pakaya, S.E, M.Si dan Plh Karo PBJ Sulteng Dr. Fahrudin, S.T, M.Si. ***
(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)
