SULTENG – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid selaku Dewan Pembina Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan Ketua Dekranasda Sulteng Sry Nirwanti Bahasoan, hadir di rapat perdana. Kegiatan yang mengusung tema “Sinergitas, kolaborasi di industri kerajinan ” di Ballroom Mahkota Hotel Sultan Raja, Sabtu (20/12/2025).
Anwar mendorong Dekranasda untuk meninggalkan pola kerja lama dan mulai menerapkan sistem kerja yang lebih profesional serta berorientasi pada nilai ekonomi. Hal itu dinilai penting untuk memastikan pengembangan kerajinan daerah benar-benar memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat.
Kemajuan Dekranasda hanya dapat dicapai melalui perubahan cara berpikir dan pola kerja. Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah melibatkan tenaga ahli atau konsultan yang memiliki kompetensi dalam memetakan potensi, menyusun perencanaan, serta membangun jejaring pemasaran.
“Kalau kita terus bekerja dengan pola lama dan cara berpikir yang sama, Dekranasda tidak akan maju. Kita harus berani berubah dan bekerja secara profesional, salah satunya dengan melibatkan tenaga ahli atau konsultan,” tegasnya.
Tenaga ahli tersebut diharapkan tidak hanya mampu melihat potensi kerajinan daerah, tetapi juga memiliki jaringan yang luas serta mampu merancang program kerja yang berorientasi pada penguatan ekonomi pengrajin dan UMKM.
Gubernur juga menekankan pengembangan kerajinan bukan sekadar untuk kebanggaan simbolik, seperti penggunaan batik atau pameran semata, melainkan bagaimana produk kerajinan mampu memberikan nilai ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan pengrajin secara berkelanjutan.
“Tujuan kita bukan hanya bangga memakai batik atau ikut pameran, tetapi bagaimana kerajinan ini benar-benar menghidupkan ekonomi para pengrajin,” ujarnya.
Untuk itu, Dekranasda diminta menyusun rencana kerja yang sistematis dan terukur, termasuk rencana kerja jangka menengah lima tahunan yang mencakup penguatan UMKM kerajinan dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, desain, hingga pemasaran. Perencanaan yang matang juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap anggaran APBD dan mendorong kemandirian organisasi. ***
