Sedangkan mantan Ketua DKPP RI, Muhammad pada argumentasi kepakarannya bahwa kedudukan Petahana yang dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) UU 10 tahun 2016, Petahana adalah bahwa pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota berada dalam periode yang sama ketika menjalan jabatan dimaksud. sehingga keputusan orang perorang baik sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, serta walikota atau Wakil Walikota adalah dikategorikan sebagai keputusan Petahana.
“Sehingga dengan fakta ini, seharusnya Bawaslu Sulawesi Tengah merekomendasi kepada KPU Sulawesi Tengah untuk mendiskualifikasi Petahana atas nama Hi. Rusdy Mastura sebagai Calon Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024,” tegas Muhammad.
Apakah Cawagub nomer urut dua, Renny A Lamadjido dapat dikatagorikan petahana? Kata Muhammad, ketentuan pada pasal 71 ayat (2) UU 10 tahun 2016. Penggantian Pejabat oleh Walikota Palu Petahana yang terdapat kemiripan dengan tindakan dan/atau peristiwa yang dilakukan oleh Petahana Gubernur Sulteng.
Wakil walikota Palu Petahana, bernama Reny A Lamadjodo,mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024 bersama dengan Calon Gubernur bernama Anwar yang mendapatkan nomor urut dua.
“Bawaslu Kota Palu atau Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah seharusnya menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kota Palu atau KPU Sulawesi Tengah untuk mendiskualifikasi Reny A Lamadjodo sebagai Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah karena yang bersangkutan sebagai Petahana Wakil Walikota Palu telah nyata melakukan pelanggaran ketentuan pasal 71 ayat (2) UU nomor 10 tahun 2016,” pesan Muhammad.
