HINDARI TENDER DISULAP JADI PL
Tokoh muda Poso itu juga menyebut untuk menghindari besaran kegiatan, maka disulap menjadi kegiatan penunjukkan langsung (PL) dan disebar di beberapa OPD. ‘’Hindari tender jadi PL. Dan kepala dinas tau dan tidak berani korek Pokir dewan,’’ akunya.
“Sebenarnya secara prinsip, Pokir itu sah. Itu bagian dari tugas anggota DPRD menyampaikan hasil reses kepada pemerintah daerah. Tapi yang terjadi justru penyimpangan. Banyak yang menggunakan Pokir sebagai alat untuk memperkaya diri dengan dalih membantu konstituen,” jelasnya.
Ia pun mengimbau aparat penegak hukum, khususnya KPK, untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh anggota DPRD aktif di Sulteng, serta mengevaluasi proyek-proyek APBD yang berpotensi disalahgunakan.
“Coba lihat saja gaya hidup sebagian anggota DPRD yang sudah menjabat beberapa periode. Tidak sebanding dengan penghasilan resminya. Saya yakin banyak di antara mereka yang bermain proyek, tidak hanya Pokir, tapi juga proyek-proyek besar lainnya yang bersumber dari APBD,” tandasnya. *
