editor senior : kailipost.com | Kemenkeu RI
JAKARTA – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani memberikan keterangan resmi pasca aksi demonstrasi yang menyebabkan sejumlah kota besar membakar gedung DPRD di Indonesia.
Menurutnya, sampai 2026 tidak ada kenaikan pajak. APBN dijaga dengan sehat dan kridibel. APBN adalah wujud upaya membangun bangsa dan negara dengan kerja keras.
APBN tahun depan kata Menkeu, akan fokus pada Belanja Berkualitas; yaitu fokus pada delapan agenda prioritas, efisien, produktif, dan sinergi.
Kedua; APBN 2026 melakukan optimalisasi pendapatan negara. Dan terakhir, pembiayaan yang inovasi dan subtanibel. Ketiga poin tersebut tentu akan mengacu pada alokasi, stabilisasi dan distribusi. ‘’Tujuannya Indonesia Tangguh Mandiri dan Sejahtera,’’ demikian Menkeu menjelaskan dalam tangkapan layar virtual redaksi kailipost.com (2/9/2025).
Pejabat yang rumahnya jadi sasaran penjarahan itu, memastikan tidak ada kenaikan pajak di tahun 2026. Bahkan selama ini, pemerintah Indonesia membebaskan pajak UMKM yang memiliki omset di bawah Rp500 juta.
Sedangkan UMKM yang beromset di atas 500 sampai 2,8 miliar rupiah hanya dikenakan pajak 0,5 persen. Demikian juga dengan pajak penghasilan perorangan (PPh) untuk kesehatan dan pendidikan bagi warga yang berpenghasilan di bawah Rp60 juta tiap bulan.
Sri juga menyebut postur APBN 2026 diproyeksikan Rp3.136 triliun dengan penjagaan defisit di level 2,48 persen PDB agar rasio hutang tetap terkendali di sekitar 39,96 persen PDB. ***
