Apresiasi Forum Lima DPRD Provinsi Penghasil Nikel, Safri: Penting Guna Perkuat Posisi Tawar Daerah 

  • Whatsapp

SULTENG – Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi  Tengah, Muhammad Safri mendukung penuh langkah Ketua DPRD Sulteng yang menginisiasi pembentukan Forum 5 DPRD Provinsi Penghasil Nikel. 

Forum tersebut digagas sebagai ruang koordinasi antar daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap produksi nikel nasional. Menurutnya, forum 5 DPRD Provinsi penghasil nikel merupakan wadah bersama untuk memperjuangkan kepentingan daerah yang selama ini menghadapi beragam persoalan.

“Saya mendorong agar tidak hanya sekadar formalitas belaka, tetapi menjadi sarana yang efektif, produktif serta memiliki partisipasi aktif dari seluruh daerah yang terlibat,” ujar kepada awak media  (5/12/2025).

Safri menegaskan forum ini harus mampu melahirkan solusi konkret atas sejumlah persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat daerah penghasil nikel.

Mulai dari ketimpangan dana bagi hasil, dampak kerusakan lingkungan, persoalan ketenagakerjaan, hingga konflik sosial yang kerap muncul di kawasan industri.

“Forum ini harus menjadi kekuatan kolektif untuk menyuarakan kepentingan daerah di tingkat nasional serta melahirkan solusi konkret dari permasalahan yang ada selama ini,” tegasnya.

Legislator PKB ini menambahkan bahwa kerja sama antar DPRD provinsi penghasil nikel penting untuk memperkuat posisi tawar daerah di hadapan pemerintah pusat maupun korporasi tambang.

“Isu-isu ini tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Dengan adanya forum ini, kita dapat mengonsolidasikan suara dan mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada daerah,” ucap Safri.

Safri berharap pembentukan Forum ini menjadi langkah strategis untuk menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan, sekaligus memastikan daerah penghasil nikel mendapat manfaat yang sepadan dengan kontribusinya terhadap ekonomi nasional.

“Kita harus bisa menyamakan persepsi dan langkah agar menghasilkan kebijakan terpadu guna mendorong tata kelola tambang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan bagi masyarakat,” tutupnya. *** 

Berita terkait