MERITOKRASI VS ARISTOKRASI
Anda pasti mengenal Michael Young, seorang pakar 1958 mengenalkan istilah Meritokrasi secara satir. Ia merendahkan para pemuja teori itu. Kata Young, mereka akan masuk dan terjebak pada kelas baru, ilusi kesetaraan (merasa paling pintar) dan ketidakpuasan sosial.
Pelantikan 36 kotak jabatan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah 31 Desember 2025 silam, dinilai sebagian orang puncak gunung es. Ada suka cita dan duka pasti. Ada puas dan tak puas.
Tapi mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Adiman meluruskan bahwa penempatan pejabat eselon IIb ke IIa berdasarkan meritokrasi Gubernur Anwar dan Wagub Reny selama setahun. Point utama rilis disebar semalam ke media media online.
Sederhananya, meritokrasi adalah sistem rekrutmen yang mendasari prestasi, kemampuan, tanggung jawab kinerja seseorang dalam organisasi. Menerapkan meritokrasi di birokrasi Pemprov Sulteng, tentu gubernur dan wagub menilai selama setahun. Mana pejabat yang sukses kinerja, sukses tanggung jawab, loyalitas dan memahami visi misinya dan yang ‘low bet’ menjalankan gerakan politiknya BERSAMA ANWAR – RENY.
Sukses BERANI Cerdas, di sana ada OPD Dinas Pendidikan dan Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov. Bila meritokrasi diterapkan dengan pure yang bertujuan untuk membangun birokrasi, maka wajar kedua pimpinan OPD mendapat reward dalam setahun sukses melakukan percepatan BERANI Cerdas.
Tapi? Yudiawati Abdullah digeser ke OPD lain. Benarkah ada variabel lain meritokrasi yang tak dipenuhi? Wallahi bi sawab. Benarkah standard baku meritokrasi digunakan me-rolling pejabat yang sukses membantu gubernur dan Wagub BERANI Cerdas?
‘’Anomali lagi lagi ya. Sukses soal Berani Cerdas juga digeser, yang geser mestinya juga di transparansikan hasil meritokratifnya. Karena Pak Firmanza kan setahun ini tidak dalam birokrasi. Apa prestasi? Kinerja? Tanggungjawab yang bisa diukur dengan parameter yang transparan. Kalau faktor lain itu Aristokrasi, bukan meritokrasi,’’ tandas seorang akademisi universitas negeri di Sulteng memberi tanggapan ke penulis.
Begitu juga sukses setahun BERANI Sehat. Tak luput kinerja dan prestasi OPD dan kelembagaan tehnis terkait. Termasuk prestasi tenaga kesehatan, tenaga medis, para pengelola dan manajemen rumah sakit daerah di Sulteng.
Lantas berdasarkan meritokrasi promosi jabatan Kepala Dinas Kesehatan dan Plt Dirut RSU Undata? Benarkah hasil Job Fit merepresentasikan standar meritokrasi? Karena yang bersangkutan tidak dalam sistem Pemprov Sulteng setahun ini. Atau karena pendekatan aristokrasi?
Efektifkah mengakselerasi BERANI Sehat tahun mendatang bila diberi amanah dua jabatan? Semua kembali pada user. Karena keduanya berlatar belakang birokrat yang paham benar tata kelola pemerintahan. Bukan politisi tulen.
Demikian pula dengan kotak jabatan yang tak bergeser dari pejabatnya. Data saya ada delapan hingga sembilan OPD. Tentu setahun ini gubernur dan Wagub memberikan penilaian yang sangat merit.
Semoga dua kepala dinas yang bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi percepatan BERANI Sehat dan BERANI Cerdas berprestasi lebih baik dari pejabat sebelumnya. Karena keduanya pasti akan menyelaraskan merdu simponi orkestrasi dari sukses pejabat sebelumnya. Bila tidak, dua program akan gagal. ***
