Gubernur Anwar telah menghadap ke Menteri KLH Hanif Faisal (13/1/2026) terkait aktivitas di sekitaran lokasi CPM yang tak terkontrol dan diawasi analisis dampak lingkungan. Anwar lebih mendorong dilakukan penciutan konsesi lahan CPM sehingga aktivitas tambang rakyat legal, memenuhi standard AMDAL dan berkontribusi pada daerah.
Data lain juga diterima redaksi bahwa Wali Kota Hadianto Rasyid mengirim surat ke Menteri KLH, Mabes Polri, staf kepresidenan dan Satgas PKH. Hadi juga mendorong legalisasi aktivitas pertambangan emas rakyat. Dengan demikian potensi kekayaan daerah juga dapat diawasi dan menggerek fiskal daerah.
