Safri menekankan bahwa PETI telah menjadi ancaman nyata yang sistematis bagi keselamatan publik dan kelestarian lingkungan. Ia memperingatkan bahwa selama tidak ada tindakan konkret, lubang-lubang tambang ilegal akan terus menjadi kuburan massal bagi warga lokal.
“Kondisi ini tidak menutup kemungkinan akan terus berulang jika tidak ada sikap tegas dan tindakan nyata dari para pemangku kepentingan. Kita tidak boleh membiarkan nyawa rakyat melayang sia-sia hanya karena pembiaran,” ujarnya Safri dengan nada keras.
Safri secara khusus menagih sikap tegas Gubernur Sulawesi Tengah untuk menertibkan seluruh aktivitas tambang ilegal di wilayahnya. Safri menilai, upaya yang dilakukan pemerintah selama ini masih bersifat seremoni dan minim eksekusi.
Ia menyindir Rapat Koordinasi Penataan Tata Kelola Pertambangan Ramah Lingkungan yang dipimpin Gubernur beberapa waktu lalu. Menurut Safri, rapat-rapat tersebut tidak ada gunanya jika di lapangan praktik ilegal masih melenggang bebas.
“Rapat koordinasi jangan hanya sebatas komitmen di atas kertas tanpa tindakan yang jelas dan nyata di lapangan. Rakyat butuh perlindungan, bukan sekadar dokumen atau pernyataan normatif di depan media,” cecarnya.
Sekretaris DPW PKB Sulteng ini pun mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah-langkah luar biasa menyikapi maraknya aktivitas PETI di Sulteng.
Safri meminta dilakukan penertiban skala besar serta evaluasi menyeluruh terhadap penegakan hukum dan sistem pengawasan pertambangan di Sulteng, guna memastikan tidak ada lagi pembiaran terhadap aktivitas ilegal yang membahayakan.
