Selain itu, Safri juga mendorong solusi jangka panjang melalui legalisasi pertambangan rakyat yang terkontrol, agar aspek keselamatan kerja (K3) dan perlindungan lingkungan dapat diawasi secara resmi dan berkelanjutan.
“Jika Gubernur tidak segera mengambil langkah ekstrem, maka pemerintah secara tidak langsung ikut bertanggung jawab atas setiap tetes darah yang tumpah di lokasi tambang ilegal tersebut,” pungkasnya. ***
