Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menjelaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 telah disampaikan pada rapat paripurna DPRD sebelumnya dan kembali memperoleh opini WTP.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang berhasil dipertahankan selama 13 kali berturut-turut menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah terus berjalan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku,” ujarnya.
