“Hari ini masa transisi kita sudahi per tanggal 31 Juli dan kita kembali ke kondisi normal. Namun, kami tetap melakukan pemantauan dan evaluasi, khususnya di Kabupaten Sigi. Apabila ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan, pemerintah provinsi tetap siap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten,” ujar Wagub.
Ia menegaskan, berakhirnya masa transisi bukan berarti pemerintah berhenti melakukan pendampingan. Sejumlah program yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara) dan penanganan dampak bencana lainnya, akan terus dipantau hingga seluruh proses selesai.
“Pemerintah tetap memonitor pembangunan huntara yang masih berlangsung. Hal-hal yang belum selesai akan tetap kita kawal bersama agar masyarakat terdampak mendapatkan penanganan yang baik,” tegasnya.
Wagub menjelaskan, Kabupaten Sigi menjadi wilayah fokus utama dalam masa tanggap darurat dan transisi pemulihan karena mengalami dampak paling besar akibat gempa bumi yang terjadi pada 16 Juni 2026. Karena itu, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BPBD, dan seluruh perangkat terkait menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan masyarakat terdampak.
Ia berharap seluruh pihak terus memperkuat koordinasi dan memastikan proses pemulihan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan hunian, pemulihan infrastruktur, serta pemulihan kondisi sosial ekonomi warga.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman dan lebih baik,” tambahnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ir. Asbudiyanto,Kepala BPBD Kabupaten Sigi, Perwakilan BNPB Prov.Sulawesi Tengan, serta kepala perangkat daerah terkait lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
( Biro Adminstrasi Pimpinan )
