BERKAITAN dengan sejumlah SKPD di jajaran pemerintahan Kabupaten Parmout yang menyandang raport merah DPRD Kabupaten Parmout, Badan Perencanaan Daerah (Bapedda) Parmout diminta harus lebih serius dalam melakukan pendampingan terhadap seluruh SKPD. Bahkan, Bapedda yang diketahui mendapatkan alokasi anggaran perjalan dinas atau SPPD terbesar dari SKPD lainnya, terkesan tidak serius mengontrol dan mengawasi banyaknya program diseluruh SKPD.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi III DPRD Parmout, Hazairin Paudi saat menggelar rapat dengar pendapat terkait evaluasi kinerja Bapedda, diruang komisi III DPRD Parmout, Rabu (8/3).
Hazairin menuturkan, salah satu SKPD yang mendapat predikat raport merah yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Desa (BPMPD) Kabupaten Parmout. Predikat tersebut dinilai karena banyaknya permasalahan pada dinas yang dinahkodai Elvis Tombolotutu tersebut tidak dapat terselesaikan dengan serius.
Salah satu contoh, kata dia, realisasi kegiatan yang ada pada APBDes setiap desa, ternyata berbanding terbalik dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari kegiatan desa itu sendiri. Bahkan yang pihaknya ketahui bahwa pihak BPMPD dalam memferivikasi SPJ pencairan dana desa, tidak lagi memperhatikan kondisi fisik dari SPJ tersebut. Sehingga pencairan dana desa terkesan hanya sebatas hitam diatas putih, dan tidak memperhatikan bukti rill dari kegiatan itu.
“Banyak yang saya temukan, realisasi pembangunan fisik yang dalam RAB kontraknya tercantum beberapa item, namun kondisi dilapangannya tidak seperti itu, banyak yang tidak dipenuhi, seperti contoh kecilnya dalam RAB ada yang namanya papan proyek, namun saat kegiatan dilapangann papan proyek itu tidak ada, dan bahkan dalam RAB nilai budgeting dari papan proyek itu ada tercantum dan dalam realisasi pencairannya item itu dicairkan,” ungkap Hazairin.
Lanjut dia, hal itu bagian kecol dari permasalahan yang ada pada BPMPD, sehingga pihaknya meminta kepada pihak Bapedda yang dianggap sebagai corong perencanaan dan pengawalan evaluasi terhadap seluruh SKPD, jangan hanya diam saja, apalagi semua ketahui anggaran SPPD Bapedda paling tinggi dari SKPD lainnya. Sehingga pihaknya meminta agar Bapedda lebih serius mengawal seluruh program yang ada di SKPD. Hazairin juga meminta, agar anggaran SPPD yang telah diberikan kepada Bapedda jangan hanya dijadikan alat untuk melakukan koordinasi di pusat, namun program kegiatan SKPD di daerah amburadul dan tidak terarah.
“Kami sangat menyayangkan jika anggaran perjalanan dinas yang sangat cukup banyak diberikan, namun tidak ada hasil dari perjalanan dinas itu. Mungkin perjalanan dinasnya dilakukan, tapi hasil koordinasi dan konsultasi di pusat tidak ada faedahnya untuk daerah, sehingga sangat percuma uang daerah yang diberikan untuk peerjalanan dinas tapi tidak menghasilkan apa-apa,” tegas Hazairin. ***
Reporter: Fharadiba
