Palu,- PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Tengah bersama Kementerian Politik Hukum dan HAM (Kemenkopolhukam) serta Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar diskusi tentang Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan capaiannya sepanjang tahun 2016. Acara ini diikuti tak kurang dari 20 orang peserta berasal dari perwakilan masyarakat sipil terpilih, DPRD, LSM, ORMAS, tokoh masyarakat, Akademisi dan pegiat media. Semuanya merupakan representasi dari komponen yang terlibat dalam penyusunan, pemanfaatan dan evaluasi Demokrasi di Sulteng.
Pemerintah daerah memandang IDI merupakan indikator penting dan strategis dalam rencana pembangunan demokrasi di daerah ini guna mempersiapkan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, khususnya di bidang politik dan demokrasi. Demikian disampaikan palaksana tugas (Plt) Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Derry B Djanggola mewakili Gubernur Sulteng Longki Djanggola di Santika Hotel, Rabu (14/6/2017).
Menurutnya rencana pembangunan akan tepat sasaran jika dalam mengambil keputusan didukung oleh data-data yang akurat dan representatif. Data tersebut dapat memaparkan kondisi nyata yang didasari fakta yang terjadi di lapangan serta tersaji secara periodik. Derry mengatakan perencanaan di tingkat nasional maupun provinsi akan tepat apabila menggunakan data valid, yang dapat menggambarkan kondisi demokrasi masing-masing provinsi “Atau menggunakan informasi yang berdasarkan fakta yang terjadi di dalam masyarakat”. Tutur Derry.
IDI disusun berdasarkan pada 4 komponen, review media massa, review dokumen seperti Pergub/Perwali, hasil forum diskusi yang berlangsung ini dan wawancara mendalam. Kemudian ada tiga Aspek yang dapat diimplementasikan, yaitu aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi.
“Forum diskusi ini bertujuan menjaring data kualitatif yang berkaitan dengan aspek variabel dan indikator indeks demokrasi Indonesia,” katanya. Derry menuturkan, tujuan yang dimaksud, diantaranya guna mendapat informasi, pendapat, penilaian, verifikasi partisipan sekaligus sanggahan atas data yang telah terkumpul.
Acara diskusi ini berlangsung selama dua hari yaitu Rabu dan Kamis (15/6/2017) yang dihadiri dewan ahli IDI Dr Syarif Hidayat. Diketahui capaian demokrasi di Sulteng tahun 2015 masuk kategori sedang dengan memperoleh penilaian 76, 67 poin pada skala 100. Capaian ini meningkat dari 74,36 pada tahun 2014. IDI telah disusun sejak tahun 2009 dan merupakan data empirik guna mendapat gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik sebagai landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. **
Reporter/tmg: Mahbub
