MORUT,- SURAT Pernyataan Bupati Morowali Utara, Aptripel Tumimomor bocor ke publik. Surat pernyataan Nomor 800/556/BKPSDM/2017 yang isinya menyatakan bahwa Yalbert Tulaka MM, sebagai Sekretaris daerah Kabupaten Morowali Utara tidak memiliki loyalitas, dan tidak dapat bekerja sama dalam pelaksanaan tugas tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Surat tersebut, disampaikan pada Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tujuan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris daerah Kabupaten Morut. Surat pernyataan itu tidak jelas tanggalnya. Hanya tertulis Kolododale (seperti dalam foto).
Tidak hanya itu, pekan (17/09/2017) lalu, redaksi Kaili Post kembali menerima surat elektronik yang isinya terkait surat Bupati Aptripel ke Gubernur Longki Djanggola. Isinya berupa usulan pelaksana tugas (Plt) Sekab Morut dari Yalbert ke Drs Jamaludin Sudin MSi (Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morut).
Surat tertanggal 25 Agustus 2017 lalu dengan nomor 800/495/BKPSDM/VIII/2017 perihal penunjukkan pelaksana tugas (Plt) Sekab yang ditujukan pada Gubernur. Bupati Aptripel sendiri ketika dikonfirmasi via pesan singkat nomor ponselnya 0821939133** beberapa kali dikonfirmasi enggan menjawab. Begitu juga Sekab Yalbert dengan nomor ponsel 08524116666* enggan menjawab. ‘’Kedua pejabat ini susah dihubungi. Biar di SMS tidak akan menjawab. Padahal, Gubernur saja biar di SMS atau WA sesibuk apapun pasti membalas,’’ ujar sumber di Palu.
TIDAK MESRA
Beberapa keterangan yang dikumpulkan menyebutkan bahwa hubungan antara Bupati Aptripel Tumimomor, Wakil Bupati Asrar dan Sekab Morut memang kurang harmonis. Hubungan jabatan ketiganya bukan rahasia umum lagi tidak berjalan sesuai mestinya guna mendukung terselenggaranya pemerintahan yang melayani publik, melayani pembangunan dan kemasyarakatan.
Bagaimana mau melayani masyarakat kalau antar pejabatnya saja tidak harmonis.
Tepo Asa Aroa itu semboyan yang harus dipraktekkan pejabat ke masyarakat. Bukan hanya slogan,’’ ujar warga Morut ke Kaili Post. ia berharap ketidakharmonisan itu segera diselesaikan dengan mengundang tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mendamaikan. ‘’Kami tidak mendukung siapa siapa. Yang kita dukung bagaimana Morut itu pembangunannya lebih baik setelah pemekaran,’’ tandasnya. **
Reportase: Andono Wibisono
