PEMERINTAH Tidak puas dengan kinerja Badan Pengusahaan (BP) Batam, terutama dalam 3 tahun terakhir. Klimaksnya, pemerintah mencopot seluruh pejabat badan tersebut. Salah satu faktor indikator yang menjadi pertimbangan pemerintah mencopot seluruh pejabat BP Batam yaitu merosotnya investasi. Tercatat, 169 perusahaan gulung tikar sejak 2015.
“Itu berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam,” ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution saat melantik pejabat baru BP Batam di Jakarta, Kamis (19/10/2017). Dia merinci, ada 54 perusahaan gulung tikar pada 2015, 62 perusahaan pada 2017, dan 53 perusahaan sepanjang Januari-Juli 2017. Hal ini membuat ekonomi Batam anjlok dari 5,4 pada 2016, menjadi di bawah 2 persen pada 2017.
Menurut Darmin, banyaknya perusahaan gulung tikar di Batam menimbulkan kekawatiran bagi pemerintah. Apalagi, sejak awal, Batam sudah digadang-gadang akan menjadi pesaing Singapura. Pimpinan BP Batam, tutur dia, sudah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi persoalan itu. Namun, kebijakan yang diambil justru menimbulkan banyak protes dan kegaduhan dari para pengusaha.
“Upaya yang dilakukan BP Batam patut diapresiasi, namun masukan pelaku usaha patut didengar karena merekalah yang melakukan kegiatan ekonomi,” kata Darmin. Selain itu, pemerintah juga menyoroti belum selesainya dualisme kewenangan antara BP Batam dengan Pemerintahan Kota Batam. Akibatnya, banyak aturan yang saling tumpang tindih.
Darmin berharap, pimpinan baru BP Batam di bawah komando Lukita Dinarsyah Tuwo mampu mengembalikan perekonomian Batam ke angka 7 persen dalam tempo 2 tahun. Selain itu, Batam juga akan diubah dari Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, memutuskan mencopot seluruh pejabat Badan Pengusahaan (BP) Batam. Pencopotan itu tidak lepas dari merosotnya kondisi ekonomi kota di Provinsi Kepulauan Riau tersebut.
Darmin mengatakan, pertumbuhan ekonomi Batam hanya akan berada di bawah 2 persen pada 2017. Padahal pada 2015, pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 5,45 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,01 persen.
“Kini kawasan Batam tidak lagi memiliki daya tarik dibandingkan daerah lain,” kata Darmin saat melantik pejabat baru BP Batam Jakarta, Kamis (19/10/2017).
Selain pertumbuhan ekonomi yang terjun bebas, Batam juga dihadapkan pada persoalan investasi. Ratusan perusahaan hengkang dari pulau yang digadang-gadang bakal menyaingi Singapura tersebut.
Darmin yang juga sebagai Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DK PBPB) Batam menilai, para pejabat BP Batam sudah berupaya menanggulangi anjloknya pertumbuhan ekonomi di Batam.
Namun tutur dia, kebijakan yang diambil justru tidak optimal dan banyak ditentang oleh para pengusaha. Atas dasar itu, pemerintah memutuskan untuk mengganti 7 pejabat BP Batam dengan 5 pejabat baru. Adapun 1 jabatan akan dihilangkan dan 1 jabatan belum ditentukan namanya.
Berikut nama-nama pejabat BP Batam yang diganti:
- Hatanto Reksodipoetro – Kepala BP Batam
- Agus Tjahjana Wirakusumah – Wakil Kepala BP Batam
- Sigit Priadi Pramudito – Anggota 1 Deputi Bidang Administrasi dan Umum
- Junino Jahja – Anggota 2 Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan
- Eko Santoso Budianto – Anggota 3 Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha
- Purba Robert M. Sianipar – Anggota 4 Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya
- Gusmardi Bustami – Anggota 5 Deputi Bidang Pelayanan Umum
Sebagai gantinya, pemerintah mengangkat 5 pejabat BP Batam baru. Berikut daftar namanya:
- Ketua Lukita Dinarsyah Tuwo.
- Anggota I, Deputi Bidang Administrasi dan Umum Purwiyanto.
- Anggota II, Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Yusmar Anggadinata.
- Anggota III, Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha Dwianto Eko Winaryo.
- Anggota V, Deputi Bidang Pelayanan Umum Bambang Purwanto.**
Sumber: kompas.com
