PARMOUT,- PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Parmout, mengakui belum mampu menyahuti dan mengalokasikan tambahan anggaran untuk gaji Honor Daerah (Honda) bagi tenaga guru, yang dimana diketahui permintaan anggaran ketambahan gaji honor guru tersebut hanya berkisar di angka Rp 200 ribu per guru honor.
Bahkan, ironisnya dengan angka APBD Kabupaten Parmout yang cukup terbilang tinggi yakni Rp 1,4 Triliun, Pemkab Parmout hanya mampu mengalokasikan gaji honor daerah bagi tenaga guru pendidik tersebut hanya bernilai Rp 50 ribu per bulan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Parmout, Ardi Kadir yang ditemui sejumlah wartawan di gedung DPRD Parmout, Senin (16/10), mengakui penambahan anggaran untuk Honda tenaga guru sebenarnya sudah menjadi perhatian pihaknya, hanya saja keinginan tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit atau cukup besar.
Menurut dia, saat ini saja dana Honda sekitar Rp3 Miliar untuk kurang lebih 3000 tenaga guru dengan besaran honor Rp50ribu perguru. Jika dinaikan 100 persen, jelas bertambah menjadi Rp6 miliar anggaran tersebut.
“Kalau permintaan pihak DPRD yang memperjuangkan tambahan Honda, standar. Itu tidak memungkinkan karena jelas anggaran bertambah besar,” kata dia. Dia menambahkan, angka Rp50ribu perguru itu tidak sama dengan tenaga guru honor di daerah terpencil sebentar Rp150ribu dan tunjangan dari pihak Kementerian.
Tenaga guru honor tersebut kata dia, tidak hanya mendapatkan tunjangan dari Honda saja, namun juga mendapatkan dari dana BOS dan Komite sekolah. Sehingga, pihak sekolah diharapkan dapat mengelolanya dengan baik, agar dapat dibantu oleh maayarakat. Sebab, kekurangan gurun honorer diakuinya sangat banyak.
“Sangat tidak memungkinkan untuk direalisasikan tahun ini, karena kondisi keuangan. Apalagi ada alokasi anggaran untuk Pilkada dan penyertaan modal,” jelasnya. Pihaknya tambah dia, tetap peduli namun proses realisasinya jangka panjang dengan mengupayakan peningkatan DAU dan PAD. Sehingga, penambahan anggaran Honda dapat direalisasikan.
Permasalahan tambahan Honda tenaga guru tersebut juga sempat disampaikan oleh pihak legislatif agar segera direalisasikan eksekutif, untuk lebih memaksimalkan dan meningkatkan profesionalisme para guru dalam mengemban tugasnya.**
Reporter / Biro Parmout: Fharadiba
