SULTENG,- BERTEMA, “Mewujudkan Stabilitas Harga Pangan yang Berkeadilan dan Berdaya Saing” rapat koordinasi dewan ketahanan pangan tingkat Provinsi Sulteng (10/10/2017) di Ballroom Best Western Coco Palu dimulakan. Kegiatan itu diikuti 100 orang peserta yang terdiri dari kabupaten mewakili bupati/walikota, kepala-kepala dinas, anggota Ketahanan Pangan se Sulteng serta Pokja terkait.
Tujuan dari pelaksanaan rapat ini adalah membahas isu-isu strategis di sektor pangan dan mencari solusi pemecahannya untuk ditindaklanjuti Pemprov dan kab/kota. Kegiatan itu juga untuk penajaman peran dewan ketahanan pangan sebagai lembaga koordinasi di sektor pangan dalam rangka mewujudkan swasembada dan diversifikasi pangan serta hambatan dan masalah yang dihadapi terkait dengan implementasi tugas dan fungsi DKP dalam membantu gubernur/bupati/walikota dalam pengambilan kebijakan strategis di sektor pangan.
Pada acara tersebut Gubernur diwakili Sekdaprov Mohamad Hidayat menilai kegiatan tersebut sangat strategis. Mengingat sampai saat ini persoalan pangan menjadi sangat kompleks dan tidak lagi dibatasi dengan daerah territorial. Sehingga pemenuhan pangan dan gizi selalu menjadi prioritas pembangunan, baik dalam skala internasional maupun nasional, bahkan sampai ketingkat daerah.
Juga beliau menambahkan terwujudnya ketahanan pangan secara lestari akan mampu menciptakan sumber daya manusia yang handal, sehat, aktif dan berdaya saing. Serta kebijakan stabilisasi harga pangan berperan dalam memantapkan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan ketahanan/stabilisasi politik nasional. Fluktuasi harga pangan yang ekstrem akan melemahkan semangat petani dalam meningkatkan produksi dan produktifitas usaha taninya.
Oleh karena itu, pemerintah berupaya membuat regulasi/kebijakan perberasan agar gabah/beras petani dibeli dengan harga tertentu yang bisa memberikan keuntungan yang layak bagi petani. Selain itu juga, untuk mendukung peningkatan produktifitas petani padi dan produksi beras nasional. “saya mengharapkan, kiranya satgas pangan yang telah dibentuk dapat bekerja secara maksimal dan terkoordinasi, utamanya dalam meminimalisir adanya upaya menimbun bahan pangan secara tidak wajar.**
Sumber: Humas Pemprov
