Jilbab Berlogo ‘Pemkab’ Kontroversi di Poso

  • Whatsapp
banner 728x90

 
Reporter: Ramdan Otoluwa
RENCANA
Penyeragaman
penggunaan jilbab di lingkungan ASN Pemkab Poso mulai menjadi polemik dan
kontroversi di masyarakat. Pihak Pemkab menilai hal itu masih wacana. Tetapi,
pihak dewan mempertanyakan beredarnya foto-foto ‘seperti’ ASN Pemkab
menggunakan Jilbab berlogo Pemkab Kabupaten Poso.

Pada akun media sosialnya, salah satu anggota DPRD Poso,
Iskandar Lamuka mengaku mempertanyakan hal itu pada Wakil Bupati Samsuri
kemarin (12/07/2018) di rapat paripurna DPRD. Begini ditulisnya, ‘’Dalam Rapat
Paripurna DPRD Kab. Poso siang tadi 12/7 saya menyampaikan interupsi
mempertanyakan ttg kebijakan Jilbab berlogo Lambang Daerah Kabupaten Poso oleh
Pemda Poso. Saya jg mmpertanyakan apakah dalam Peraturan Daerah diperbolehkan.
Wakil Bupati Poso ir. Samsuri menjawab interupsi saya: Bahwa Jilbab berlogo
Lambang Daerah masih wacana, belum dilaksanakan, masih rencana, masih sebatas
ide, semangatnya agar seragam, tertib. Dari penjelasan pak Wabub, ternyata
mmang ada rencana kebijakan pimpinan daerah untuk melaksanan rencana tersebut.
Sekalipun masih wacana, tapi sudah dicetak. Krn jd polemik maka Jilbab tersebut
ditarik kembali…ini namanya rencana yg ceroboh dan tidak melalui pertimbangan
yg matang….semoga slalu jd pembelajaran berharga.’’

Menurutnya, sebaiknya Pemkab dapat membedakan kalimat
wacana dengan fakta di lapangan soal banyaknya foto-foto model jilbab yang
sudah ada gambar logo Pemkab. ‘’Kalau wacana kenapa sudah banyak fotonya.
Sekalipun wacana tapi sudah dicetak, sebaiknya ditarik kembali,’’ sarannya.

Kontan saja laman Iskandar langsung dipenuhi komentar
pro dan kontra. Salah satunya, dari anggota DPRD pula, dengan akun Syarifudin
Odjobolo. Menurut dia, keterangan Wabup di forum itu sudah sangat jelas dan
tidak perlu dipolemikan lagi. Karena hal itu justru menjadi pencitraan pihak
lain. Kontak Iskandar dan Syarifudin saling balas komentar di facebook sejak
pukul 21.17 Wita kemarin.**

Berita terkait