BUPATI Parigi Moutong H. Samsurizal Tombolotutu meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah penghasil beras itu untuk terus meningkatkan disiplin dan etos kerja. Menurutnya, disiplin pegawai negeri sipil sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 harus menjadi panduan wajib bagi setiap aparatur untuk dipatuhi dan dilaksanakan.
Hal itu ditegaskan Bupati Samsurizal dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, H Ardi SPd MM pada upacara bendera setiap tanggal 17 bulan berjalan lingkup Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong di halaman kantor Bupati, Kamis (17/1/2019).
Bupati memberikan apresiasi kepada pegawai di jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, telah menunjukan disiplin yang baik, khususnya dari aspek kehadiran mengikuti apel pagi dan sore. “Saya melihat kesadaran mengikuti apel pagi dan sore pelan-pelan mulai tumbuh pada diri setiap pegawai, khususnya di jajaran sekretariat daerah. Saya berharap, tumbuhnya kesadaran disiplin pegawai mengikuti apel pagi dan sore tersebut bukan semata-mata karena adanya rencana pemberian tambahan pengahasilan pegawai tahun 2019, tetapi lebih didasarkan pada kesadaran masing-masing pegawai untuk mematuhi aturan yang berlaku,” tegasnya.
Bupati berharap budaya dispilin pegawai dijajaran sekretariat daerah ini diikuti oleh seluruh pegawai di setiap OPD. Sebab katanya, pegawai sekretariat daerah ini menjadi barometer bagi pegawai di OPD lainnya. “Kalau disiplin pegawai di sekretariat daerah ini baik, maka pegawai di OPD lainnya juga pasti akan mengikutinya. Oleh karena itu, saya minta kepada pegawai di sekretariat daerah dapat menjadi contoh sekaligus pelopor dalam pelaksanaan disiplin,” pintanya.
Samsurizal menambahkan, disiplin tersebut bukan hanya pada aspek kehadiran semata, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kinerja serta mematuhi segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Ia meminta Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melakukan terobosan dan menciptakan inovasi dalam hal penegakan disiplin pegawai di daerah ini. Sudah saatnya katanya BKPSDM melakukan terobosan dan menciptakan inovasi dalam hal penegakan disiplin pegawai di daerah ini. “Cari formulasi yang efektif dan efisien. Misalnya saja, setiap pelaksanaan upacara seperti ini diumumkan secara terbuka siapa saja pegawai yang indisipliner itu, kemudian berikan sanksi. Sebaliknya bagi pegawai yang disiplin, berikan yang dia reward atau penghargaan. Saya yakin jika metode itu diterapkan, bisa menjadi efek jera sekaligus motivasi bagi pegawai untuk mematuhi aturan kepegawaian,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Bupati juga meminta seluruh OPD berkomitmen untuk lebih tertib melaksanakan pengelolaan keuangan mulai dari tahap perencanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban, serta pengelolaan keuangan dan asset daerah. Hal itu katanya perlu dilakukan agar, predikat opini wajar tanpa pengeculian (WTP) dalam setiap laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong oleh BPK RI bisa dicapai pada tahun 2019.
“Saya perlu menyampaikan kepada kita semua, bahwa berdasarkan data dari badan pengelola keuangan dan aset daerah, target untuk mencapai predikat WTP tersebut terkendala pada tiga aspek, yaitu kurangnya komitmen setiap OPD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan mulai tahap perencanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban, serta pengelolaan keuangan dan asset daerah yang belum tertib. Oleh karena itu, saya mintaseluruh OPD memiliki komitmen terhadap hal ini, sehingga harapan kita untuk mencapai predikat WTP tahun 2019 bisa terwujud,” tandasnya **
Sumber: Humas Parmout
