 |
|
Reporter: Ramdan Otoluwa
|
akhir Januari, Wapres Jusuf Kalla menjanjikan awal Pebruari dana santunan duka
sudah akan dicairkan.
akan mendapat Rp15 juta.
Namun hingga Maret ini dana tersebut belum ada realisasinya. Malah pada rapat
dengan Gubernur Sulawesi Tengah di kantor Wapres, Senin (18/3/2019) JK menegur
Gubernur Longki Djanggola karena selalu ada verifikasi.
sikap JK. Menurutnya, JK menganggap seolah olah ini adalah ulah pemerintah
provinsi.
berlama-lama. Ini kan dana darurat. Tunggu apa? Dimana masalahnya? Sudah enam
bulan selalu mengatakan pekan depan, pekan depan. Wapres harus menegur Jakarta
bukan daerah, karena perangkat pusat kan juga terlibat kala proses pendataan
dan assesment,’’ tegas Andono Wibisono.
Wapres Senin kemarin Wakil Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan agar dana
santunan terhadap ahli waris korban meninggal akibat gempa, tsunami dan
likuifaksi di Sulawesi Tengah harus dibayarkan secara bertahap paling lama
akhir pekan ini.
“Perintah Pak Wapres, paling lama Jumat pekan ini harus segera dibayarkan
uang santunan duka, sampai saat ini yang sudah terverifikasi 1.906 dari
4.000-an ahli waris, itu nanti (penyalurannya) melalui Kementerian
Sosial,” kata Gubernur Sulteng Longki Djanggola usai rapat.
Longki mengatakan instruksi Wapres tersebut bertujuan supaya ahli waris korban
bencana di Sulteng tidak menunggu terlalu lama hingga proses verifikasi
selesai.
Apalagi, tambahnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga ikut
berpartisipasi dalam melakukan asesmen dan verifikasi terhadap data ahli waris,
sehingga itu menjadi kendala untuk menyalurkan dana santunan.
“Pak Wapres tegur saya kok selalu verifikasi. Jadi Pak Doni (Monardo)
bukan tidak percaya, tapi beliau lebih yakin kalau itu diverifikasi kembali
dengan data yang sudah ada. Beliau (Doni Monardo) bahkan ada satgas-satgasnya,
ada tiga kolonel ditempatkan di sana untuk membantu asesmen dan
verifikasi,” jelas Longki.
Dalam rapat tersebut, Wapres juga memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani,
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil. ***
