Reporter: Ramdan Otoluwa
KETUA Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulawesi Tengah, Longki Djanggola menegaskan bahwa Prabowo Subianto tidak membangun komitmen atau perjanjian dengan dengan pihak manapun mengenai pemilihan kepala daerah, khususnya di Sulteng, baik calon gubernur dan wakilnya, calon bupati dan wakilnya, serta calon wali kota dan wakilnya.
Hal ini ia ungkapkan saat menggelar kampanye terbatas Capres dan Cawapres, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Kecamatan Nambo, Jumat (29/3/2019) dan di Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Sabtu (30/3/2019), release Bakom Gerindra melaporkan.
Kampanye ini dihadiri Ketua Koalisi Adil-Makmur, Anwar Ponulele dan semua unsur pimpinan Partai Koalisi, Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, serta Berkarya.
Menurut Longki, isu itu sengaja dimunculkan dengan tujuan mendiskreditkan Prabowo yang kini maju sebagai calon presiden. Karena itu, hal tersebut harus diluruskan agar publik tidak mudah terprovokasi.
“Pak Prabowo sangat demokratis, beliau tidak mau intervensi kebijakan partai di daerah mengenai usulan pasangan gubernur, bupati, maupun wali kota, kecuali penetapan Anies Baswedan sebagai Calon Gubernur DKI didampingi Sandi. Itu pun mendengar berbagai masukan dari semua pihak,” ungkap Longki.
Selaku Gubernur yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Koalisi lainnya di Sulteng, Longki menduga, pihak yang memunculkan isu itu merupakan bagian dari lawan politik Capres dan Cawapres 02 Prabowo -Sandi atau bahkan pihak tersebut merupakan bagian dari peserta pemilu, seperti calon legislatif. Di mana tujuannya untuk menaikan elektabilitas.
“Masyarakat tidak usah dengar ocehan orang yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, karena memang sudah tidak ada bahan menaikan elektabilitasnya sehingga berupaya mendiskreditkan Pak Prabowo,” tegas Longki.
Olehnya, sekali lagi ia mengimbau seluruh masyarakat di Banggai khususnya dan Sulteng secara keseluruhan, agar tidak mudah percaya jika ada pihak tertentu yang mengatakan bahwa Prabowo ingkar janji dan mengabaikan komitmen penetapan calon kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, ataupun calon bupati-wakil bupati, serta calon wali kota dan
wakilnya.
wakilnya.
Longki juga memastikan bahwa Prabowo tidak pernah membuat perjanjian apapun dengan pihak manapun mengenai pilkada di daerah-daerah, termasuk di wilayah Sulteng.**
