PERNYATAAN Bupati Parigi Moutong SYamsurizal Tombolotutu ke warga pendemo agar semua Kades ikut menolak izin tambang emas di Kecamatan Tinombo Selatan (Tinsel) Memantik reaksi Ketua DPRD Sayutin Budianto. Ia yang saat ini di Jakarta mengikuti Rakornas dengan Presiden Joko Widodo mengaku sangat merespon pernyataan bupati. ‘’Saya dukung bupati bahkan saya mau ikut demo ke Palu bila perlu. Kita sikat, izin tambang emas di Parigi Moutong yang merusak lingkungan, sosial, ekonomi dan kesenjangan sosial,’’ tandasnya lewat pernyataan rilisnya.
Sayutin pun akan mengajak Bupati mengirim surat ke Gubernur guna melakukan peninjauan dan moratorium izin tambang emas di Parmout. ‘’Daerah kita kaya emas tapi apa manfaatnya untuk masyarakat? Izin sesuai UU memang di provinsi tapi kami di daerah ada hak izin lokasi dan perizinan lainnya. Stop dan moratorium sampai ada kejelasan untuk orang Parmout,’’ tandas Ketua Partai Nasdem Parmout itu.
Ia pun meminta Kapolres dan Kodim menghentikan tambang emas ilegal di Kayubura yang dimiliki seorang pengusaha dari Palu, inisial Jef. Ia meminta agar pernyataan Presiden Jokowi di Rakornas dapat diimplemtasikan ke kabupaten. ‘’Saya dari Jakarta akan turun ke lokasi. Kalau tidak dihentikan kami akan menyurat ke presiden dan Kapolri sesuai pernyataan beliau beliau di Rakornas,’’ tandas Sayutin.
Ia menghinbau agar demo ke Palu yaitu ke pemerintah provinsi harus segera dilakukan. ‘’Sudah saatnya Parmout mendapat pendapatan dari sektor pertambangan yang jelas. Bukan hanya bagi hasil daerah yang proporsional dari pertambangan tidak jelas berapa,’’ akunya.
Ratusan warga yang tergabung di Aliansi Rakyat Petani (ARTI) Kecamatan Tinombo Selatan (Tinsel) Kabupaten Parigi Moutong akhirnya lega karena Bupatinya Samsurijal Tombolotutu mendukung sepenuhnya aksi penolakan tambang emas di wilayah itu.
Bahkan, menurut warga yang tergabung di ARTI menulis di media sosial bahwa aksi warga menolak tambang, Bupati Parmout ST dalam percakapan telpon meminta seluruh kepala kepala desa mendukung aksi ARTI untuk demo ke provinsi (pemprov) Sulteng. ‘’Silahkan semua kades se Tinombo dukung aksi ke provinsi. Yang tidak ikut aksi laporkan,’’ demikian ditulis Andi Rancak pada linimasanya. Sementara Bupati ST dikonfirmasi beberapa kali via no telponnya hingga berita ini dipansir belum menjawab. Hanya balasan singkat,’’ Masih Rakornas,’’ tulisnya.
Seperti diketahui warga Tinsel Parmout menolak izin pertambangan emas di wilayahnya seluas 17 ribu hektare. Izin tambang itu dikeluarkan pihak Pemprov Sulteng. Warga aksi dengan memblokir jalan trans Sulawesi di sekitar Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong sejak 13 Nopember 2019 kemarin. Aksi pemblokiran hari ini dibuka setelah warga berdialog dan mendapat dukungan bupati.
Muhammad Farno selaku korlap berterima kasih atas suport seluruh masyarakat, komponen aksi dan terpimpim satu komando, aksi ini berlangsung sampai pemblokiran jalan trans.**
Reportase: andono wibisono
