Badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong Sulawesi Tengah menjadikan desa lokus stunting menjadi target utama pembangunan fisik tahun 2020.
“Sekitar 23 desa lagi yang menjadi fokus utama pembangunan fisik pada tahun 2020,” ungkap Kabid Sarana dan prasarana (Sarpras) Bappelitbangda, I Nyoman Sudiara, di kantor Bappelitbangda Parimo, Jumat, 22 November 2019.
Ia melanjutkan, sebelumnya Pemda Parigi Moutong Sulawesi Tengah telah merealisasikan pembangunan fisik di 24 desa dari total 47 desa yang menjadi lokus stunting tersebar di Kabupaten Parimo.
Pihaknya kata dia, mengambil peran merencanakan pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah dan menyesuaikan dengan tujuan pembangunan secara nasional. Dan pada tahun 2020, pemerintah pusat fokus menekan angka stunting.
Tiga rencana pembangunan utama desa lokus stunting itu antara lain pembangunan fasilitas air bersih, fasilitas sanitasi dan infrastruktur jalan.
“Desa lokus stunting sangat membutuhkan sokongan infrastruktur yang memadai. Sehingga, perencanaan pembangunan di Parimo fokus arah dan tujuannya,” tegasnya.
Ia mencontohkan, ibu hamil yang sulit untuk melalui jalan di sebuah desa untuk memeriksakan kesehatan. Dikhawatirkan akan berdampak kesehatan janin yang dikandungnya.
Sehingga lanjut dia, fokus penanganan stuntingnya adalah pembenahan ataupun pembuatan infrastruktur jalan di desa lokus stunting itu.
“Kami hanya mengusulkan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dana berbagai jenis anggaran dari APBN,” jelasnya.
Ia mengatakan, kalau petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan desa lokus stunting telah rampung dari pemerintah pusat dan persiapan di daerah juga telah mendukung, maka program bisa berjalan kembali bulan Januari 2020.
OPD teknis yang akan menjalankan program nantinya mesti memperhatikan Juknisnya dengan baik. Baik dari segi penganggaran dan pelaksanaan di lapangan.
Sementara itu, Sekretaris daerah (Sekda) Parimo, H. Ardi mengatakan penganggaran program penurunan stunting masuk dalam kategori Dana Insentif Daerah (DID).
“Penyaluran DID yang berjumlah sekitar 12 Miliar Rupiah, penyalurannya tetap menunggu Juknis agar tidak ada kesalahan,” terangnya.
Ia menambahkan, terdapat empat OPD teknis yang akan menggawangi program ini antara lain Bappelitbangda Parimo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas pendidikan dan kebudayaan dan Dinas Kesehatan.
Sumber: Gemasulawesi
