Pasca Orde Baru, pemilihan kepala daerah merupakan basis konstitusi mewujudkan demokrasi rakyat dalam menegakkan kembali kedaulatannya.
Tidak jarang sepanjang Pilkada serentak di Tanah Air menciptakan agen sosial partisan dalam oligarki politik Rejim.
Agussalim SH mantan pergerakan 98 menyoroti kembali dan sekaligus mengkritik pesta demokrasi Rejim Pilkada sebagai agen Rejim.
Menurut Agussalim SH yang dimaksud Rejim Pilkada adalah ekspresif kaum pemodal dan investor politik di partai. Ini semua tidak dapat membantu nasib rakyat dari kaum ‘subjektiv”. Kata Agussalim.
Ada kekuatan irasional di dalam psikologi mereka mempertahankan demokrasi Borjuis berkuasa dengan merebut dan menguasai sistem berdemokrasi.
Lanjut kata Agussalim SH, ada “iman” politik mereka mempraktekkan kekuasaan Rejim modal politik sebagai kegiatan bisnis demokrasi.
Namun semua itu bisa digagalkan sekiranya rakyat memahaminya dalam merebut sistem dan jalannya politik mereka. “kan ada batasnya pemahaman kaum Borjuis itu tegas Agussalim.
Sebab mental kerja otak mereka merupakan elemen irasional yang berhubungan dengan keuntungan bisnis politik partisan, terkecuali rakyat mau saja dibohongi berpolitik.
Gagasan demokrasi menurut Agussalim SH yang juga hadir sebagai bakal calon Walikota Palu dari jalur Independen berharap ada kontradiksi berdialektika rakyat bersatu merebut demokrasinya.
Bahkan isu pemilihan Kepala Daerah dibelokkan dalam partisipasi borjuasi partisan di parlemen. “inikan melupakan reformasi 98 dan mengangkangi suara rakyat” tegas Agussalim.
Selain itu, biaya politik PILKADA dibebankan pada negara milik rakyat. manuver isu murahan ini kata Agussalim SH adalah kepentingan musuh rakyat dalam berdemokrasi.
Bagi mereka, kata Agussalim SH berusaha melakukan fungsi yang tidak lengkap dan rendah mutunya di dalam mekanisme politik yang besar, daya tarik isu yang manipulatif dan cukup kuat dengan sendirinya untuk mengarahkan simpati politik mereka kepada gerakan rakyat berdemokrasi.
Solusinya, rakyat harus waspada terhadap kejadian ini dengan ikut melibatkan diri bekerja sebagai pengabdi demokrasi dan melayani pendidikan politik sesama
Sebab mereka itu menawarkan diri ke publik dengan kepribadian mereka bisnis “suara rakyat” yang membutuhkan persetujuan uang mereka, dan oleh karena itu, secara terbuka atau tertutup, mereka menundukkan kekreatifan mereka pada “monster besar” yang mereka benci, kedaulatan rakyat mayoritas. ***
Reporter: andono wibisono
