SULTENG – Dewan pengurus wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Tengah mulai memanaskan mesin politik. Hal itu menjelang konsolidasi besar struktur partai.
DPW PKB Sulteng menggelar rapat strategis untuk membahas pelaksanaan pembentukan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB se-Sulawesi Tengah Masa Bakti 2026–2031.
Rapat tersebut dipimpin langsung Sekretaris DPW PKB Muhammad Safri. Dalam forum itu, Safri menegaskan bahwa pembentukan kepengurusan DPC PKB se-Sulteng bukan sekadar agenda administratif lima tahunan, melainkan momentum konsolidasi kekuatan politik partai di tingkat kabupaten dan kota.
“Pembentukan DPC ini harus menjadi pintu masuk konsolidasi total. Kita ingin kepengurusan yang lahir benar-benar representatif, memiliki kapasitas kepemimpinan, dan kuat secara basis kader,” tegas Safri dalam keterangan esminya, Rabu (4/3/2026).
Pada kesempatan itu, DPW PKB Sulteng juga menetapkan Tim Penataan Struktur DPC PKB se-Sulawesi Tengah yang bertugas melakukan pemetaan kader partai yang dinilai layak menjadi Ketua DPC PKB di masing-masing daerah.
Tim ini diberi mandat untuk menyusun komposisi kepemimpinan yang tidak hanya solid secara internal, tetapi juga memiliki daya saing elektoral.
Safri menjelaskan, pemetaan kader dilakukan secara objektif dan terukur. Beberapa indikator utama yang menjadi dasar penilaian antara lain rekam jejak pengabdian kader terhadap partai, loyalitas ideologis, kapasitas manajerial, serta prestasi kepemimpinan baik di struktur partai maupun di ruang publik.
“Hasil pemetaan minimal harus menghasilkan tiga nama calon sementara Ketua DPC di setiap daerah. Ini penting untuk memastikan adanya ruang seleksi yang sehat dan objektif,” jelasnya.
Nama-nama calon sementara tersebut nantinya akan dikonsultasikan oleh DPW PKB Sulteng kepada Tim Koordinator Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB. Dalam mekanisme organisasi, DPP memiliki kewenangan penuh untuk menambah maupun mengurangi daftar calon sementara Ketua DPC hasil pemetaan DPW.
Safri menegaskan, mekanisme ini menunjukkan bahwa proses penataan struktur dilakukan secara berjenjang dan terkontrol, sekaligus memastikan kesinambungan garis kebijakan partai dari pusat hingga daerah.
“DPW melakukan pemetaan dan penjaringan secara faktual di lapangan. Namun keputusan akhir tetap berada di DPP sebagai pemegang mandat organisasi tertinggi. Ini bagian dari disiplin struktural partai,” tegasnya.
Adapun Tim Penataan Struktur DPC PKB se-Sulawesi Tengah diketuai oleh Nahruddin, dengan anggota Rahmawati M. Nur, Haris Julianto, Kaharuddin, dan Irwan Mudin. Tim ini akan segera bergerak ke seluruh kabupaten dan kota untuk melakukan pemetaan kader secara menyeluruh.
Langkah ini dipandang sebagai strategi awal PKB Sulteng dalam memperkuat fondasi politik menjelang kontestasi politik mendatang. Dengan penataan struktur yang sistematis dan berbasis rekam jejak, DPW optimistis PKB akan tampil lebih solid dan progresif di Sulawesi Tengah pada periode kepengurusan 2026–2031. ***
