Palu,- Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Ibrahim Hafid mengatakan DPRD Suteng segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk pecepatan rekonstruksi dan rehabilitasi (Rehab-Rekon) pasca bencana di Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong (Padagimo) Sulteng. Rencana Pansus diibentuk pada Januari tahun 2020 ini.
Hal itu ia ungkapkan seusai melaksanakan rapat Mitra kerja bersama sejumlah dinas Pemerintah Provinsi Sulteng, Selasa (7/1).
Ibrahim mengatakan, Pansus akan diisi perwakilan fraksi-fraksi. Kerja Pansus tidak hanya sekedar mendengar informasi dan menerima data, tetapi turun dilapangan mencari fakta empirik berkaitan rehab -rekon agar mengetahui pasti masalah yang dihadapi. Dengan begitu, diharap dapat memperoleh data yang bisa disandingkan bersama data Pemerintah.
“Problem kita saat ini, kenapa bantuan ada banyak yang diterima dan ada yang belum, karena ini soal data kita yang belum falid. Maka ini harus diselesaikan pada tataran pengambilan keputusan bersama. Data yang patut kita jadikan referensi utama harus melalui satu pintu, sehingga tidak lagi orang bicara bicara data sekian ribu, disisi lain sekian ribu, ini semua harus konek,” jelas Ibrahim.
Selain itu, Pansus tidak hanya memikirkan sektor pembangunan fisik, tetapi segala upaya berkaitan dengan rekonstruksi sosial ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari pengelohan pemerintah, bagaimana bisa terjadi subsidi silang partisipsi sosial ekonomi. Kita harus mencari model formulasinya.
Menurut Ibrahim peran penanganan korban bencana dilakukan selama ini masih diranah rapat dengar pendapat bersama stakeholter kebencanaan.
“Misalnya mendengarkan keluhan dari penyintas, masalah yang berkembang dengan penyintas saat ini berkaitan dengan soal pelayanan dan penanganan kebencanaan di Sulteng. Olehnya Fraksi NasDem mendoron pantus ini agar bisa bekerja maksimal. Kita akan memasukan kader NasDem dalam Pansus itu,” terang Ibrahim Hafid.
Ibrahim Hafid mengatakan, kedepan melalui Komisi IV DPRD Sulteng sebagai mitra di Badan Bencana akan mendorong program bersifat edukasi kepada masyarakat yang tangguh bencana.
Program edukasi akan diwujudkan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan termasuk simulasi hadapi bencana.
Legislatif dua periode ini menerangkan masyarakat tangguh bencana adalah mereka yang memahami sedang tinggal di daerah yang rawan bencana, baik bencana tsunami, banjir, gempa dan lainnya. Tentu penyajian data titik area berpotensi bencana harus berkoneksi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi lainnya.
“Harapannya juga bisa terbangun partisipasi rakyat yang ingin belajar dan menjadi pelopor tangguh bencana. Mengerti strategi kesiapsiagaan dini, sehingga pada saat bencana masyarat tidak hanya berharap bantuan yang diinisiasi Pemerintah. Tetapi masyarakat punya pengetahuan menyelamatkan diri sendiri.
Ini adalah strategi awal terkait kesiapan siagaan dini, bagaimana penyelamatannya, dimana wilayah aman evakuasi ini harus jelas. Ketika mereka lari sudah tahu kemana tempat aman untuk melindungi diri. Mungkin saja kejadian tahun kemarin ada warga yang melarikan diri dari tsunami ke Petobo akhirnya mereka kena bencana juga,” terang Ibrahim Hafid.
Reporter: Supardi
