Palu,- Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Sulteng resmi dijabat birokrat perempuan Dra. Maria Ernawati, MM usai dilantik Gubernur Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, Jum’at (24/1), di Pogombo. Gubernur berharap srikandi asal BKKBN Jawa Timur ini cepat menyesuaikan diri dengan jajaran BKKBN Sulteng mengingat ada beberapa indikator kependudukan Sulteng yang belum memuaskan.
Diantaranya rata-rata melahirkan perempuan usia subur Sulteng masih tinggi dari nasional yaitu 2,61 anak berbanding 2,45 anak. Tingkat pemakaian kontrasepsi juga jadi sorotan gubernur karena hanya 53,17 % dari pada nasional yang sampai 54,97 %. Padahal upaya peningkatan kontrasepsi jelas gubernur dapat berkorelasi dengan peningkatan hasil-hasil pembangunan keluarga kecil dan sejahtera.
“Tugas ini tidak ringan karena banyak indikator kita di bawah nasional,” ujar gubernur mengingatkan. Ini sudah era gender karena sudah begitu banyak kepercayaan masyarakat kepada perempuan,” ungkapnya memuji
Terlepas dari itu, gubernur mengapresiasi kehadiran Maria Ernawati yang turut meramaikan deretan perempuan berprestasi di ranah jabatan publik.
Sementara Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Dr. Dwi Listyawardhani, M.Sc menyebut bahwa antara Provinsi Sulteng dan Jatim memiliki hubungan khusus. Sebab pejabat-pejabat dari BKKBN Jatim sering dipindah tugaskan ke BKKBN Sulteng seperti mantan kepala perwakilan terdahulu yaitu Kushindarwito dan Agus Proklamasi.
“Mudahan-mudahan ini jadi pertanda bagus bagi hubungan silaturahmi dan kinerja Kita,” harapnya, guna menyukseskan program-program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang tersinkronisasi dari pusat ke daerah.
Sebelum dijabat Maria Ernawati, kepala perwakilan diisi oleh pelaksana tugas Tenny C. Soriton, S.Sos, MM mengganti Abdullah Kemma SE, M.Si yang purnabhakti. Selama periode itu, BKKBN Provinsi Sulteng berhasil meraih skor evaluasi kinerja 81,10 atas kegiatan prioritas peningkatan kesehatan ibu, anak, KB dan reproduksi dari BPKP.
Nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) masuk level 3 dan grade B dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (SAKIP).
Turut hadir Ketua DPRD Provinsi Sulteng Hj. Nilam Sari Lawira, SP, MP, para unsur forkopimda, pejabat OPD, instansi vertikal dan mitra kerja. ***
Sumber: Ro Humas dan Protokol Setdaprov Sulteng
