Bupati Donggala Drs. Kasman Lassa,SH.MH selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Wilayah Sulawesi Tengah, membuka secara resmi Rapat Kerja APKASI di ruang kerja bupati, Kamis (27/02/2020).
Sebelum rapat dimulai, peserta disuguhkan pemutaran vidio tragedi bencana alam 28 September 2018 silam, khususnya yang terjadi di Kabupaten Donggala yg memperlihatkan aktifitas Pemerintah Kabupaten Donggala dalam menangani pasca bencana.
Bupati Donggala dalam sambutannya mengungkapkan sejarah terbentuknya APKASI yaitu sesuai dengan amanat undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, dimasa Menteri Negara Otonomi Daerah Prof. DR. M.Ryaas Rasyid, MA.
Dimana ketika itu, dilakukan perubahan tatanan sistim di Indonesia dari sistim sentralisasi menjadi sistim desantrilisasi, yang pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah.
Dalam upaya mendukung keberhasilan otonomi daerah maka pemerintah kabupaten seluruh Indonesia membentuk wadah kerjasama pemerintah kabupaten, dengan nama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
“Itulah dasarnya dilakukan rakor APKASI,” ujarnya.
Bupati Donggala berharap hasil rakor tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat untuk dapat direalisasikan dalam bentuk penganggaran.
Ditempat yang sama, Bupati Buol dr. Amirudin Rauf, Sp.OG dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa peran bupati terkait Otonomi Daerah didaerahnya masing-masing.
Sementara Bupati Banggai laut diwakili Wabup Banggai Laut Dra. Hj.Tuty Hamid dalam rakor juga menyampaikan terkait honerer K2 agar dapat diperhatikan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia melalui Korwil Sulteng agar dapat diperjuangkan, supaya bisa diangkat menjadi honor daerah walaupun nantinya tidak dapat gaji pensiun.
Bupati Sigi diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Andi Aco,S.Sos. M. SI juga menyampaikan terkait Diklat kepemimpinan bahwa tidak lagi menjadi syarat jabatan struktural, berpengaruh terhadap keinginan keikutsertaan peserta.
Bupati Toli-Toli diwakili Kepala Bagian Tapem Hasdono S.STP dalam rakor menyampaikan, bahwa banyaknya masyarakat petani cengkeh yang meminta melalui forum APKASI tersebut agar dapat difasilitasi produksinya kepada Presiden dan Menteri Pertanian.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Donggala Sahlan L Tandamusu dalan rakor juga menyampaikan masalah pemindahan ibu kota negara ke kalimantan. Dia berharap agar pemerintah daerah menyatukan pemahaman kaitannya dengan persiapan Sulteng menjadi daerah penopang bagi Ibu Kota Negara yang baru.
Hasil rapat kerja APKASI tersebut disampaikan oleh Bupati Donggala antara lain yaitu: Terkait rekrutmen pegawai yang tergantung pada kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) itu sendiri.Persoalan itu sama semua di Kabupaten Se-sulteng dan untuk saat ini tidak ada lagi K1 dan K2, melainkan P3K serta Pemerintah juga menginginkan kewenangan pengangkatan PNS diberikan kepada kabupaten.
Terkait fasilitas kepada Presiden dan Menteri, bupati mengatakan akan bersama-sama mengupayakan mencari solusi terkait produksi cengkeh dan produksi pertanian lainnya yanga ada di Sulawesi Tengah.
Turut hadir pada rakor APKASI tersebut Sekretaris Daerah Kab. Donggala H. Aidil Nur, SH. M. SI, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Donggala Widya Kastrena LRTP Dharma Sidha,S.IP, Para Asisten Kabupaten Donggala, Para Staf Ahli Kabupaten Donggala, Kepala BPN, Kepala BNN, Kepala BPS dan Pimpinan OPD Kabupaten Donggala, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Donggala serta Kepala Bagian Setda Kabupaten Donggala. ***
Reporter: Syamsir Hasan
