Morowali,- Wakil Ketua I DPRD Morowali, Syarifudin Hafid mendukung instruksi Ketua DPRD dan ia pun menyatakan siap turun lapangan melakukan investigasi ke seluruh perusahaan tambang maupun perkebunan.
“Saya sangat mendukung apa yang dilakukan Ketua DPRD dan saya selaku Wakil Ketua juga siap terjun langsung melakukan investigasi. Kita juga siap mengawal prosesnya jika ada pelanggaran, sampai ke tingkat pusat bersama-sama dengan teman-teman Komisi III. Kita juga punya data dan nanti akan dibuktikan, bahkan kalau perlu kita investigasi terbuka dengan melibatkan wartawan, secepat mungkin akan kita laksanakan” tegasnya.
Dikatakannya, jika seluruh aktifitas peetambangan jelas tercatat dalam instansi terkait, maka akan lebih jelas diketahui berapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk ke kas daerah dari sektor pertambangan.
“Selama ini kan kita tidak tahu pasti berapa besaran PAD yang masuk ke kas daerah dari sektor pertambangan, maka jika semua aktifitas produksi kita tahu, maka semuanya akan jelas” tandas Syarifudin Hafid.
Sebelum saat dikonfirmasi pada Rabu (25/3) Anggota komisi III Husnaini setelah melakukan Investigasi mengatakan, setelah dirinya melakukan tatap muka bersama kepala desa dan beberapa pemuda Desa Matarape, maka selanjutnya dilakukan peninjauan langsung pada lokasi pertambangan. Pada peninjauan lokasi pertambangan, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan tim, yakni :
- Aktifitas penambangan yang dilakukan oleh perusahaan tambang yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara telah melakukan penambangan di wilayah Kabupaten Morowali.
- Jetty salah satu perusahaan yang tiap bulannya memproduksi kurang lebih 10.000 ton per bulan, hanya memberikan kompensasi 350 liter solar per bulan.
- Hal yang juga sangat penting untuk menjadi bahan pemikiran yaitu keberadaan Pulau Sombori sebagai destinasi wisata Kabupaten Morowali akan terancam jika aktifitas penambangan tidak dilakukan dengan kaidah penambangan secara baik. Olehnya diharapkan semua pihak yang terkait untuk dapat bersama-sama mendiskusikannya.
- Selanjutnya tim bersepakat mengusulkan kepada Ketua DPRD Morowali untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak-pihak terkait.
“Itulah yang menjadi catatan penting kami pada saat turun lapangan beberapa hari lalu. Semoga cepat ada solusi, jika ada pelanggaran, kita teruskan prosesnya” ungkap Hasnain.***
Reporter: Bambang Sumantri
