Parimo,- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) melalui dinas sosial maupun dinas terkait, diminta agar melakukan pendataan resmi terhadap masyarakat yang tidak tersentuh bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Hal itu dilakukan untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak dari kebijakan Sosial Distancing. Pasalnya, selama masa tanggap Covid-19 berimbas pada perekomian warga, khususnya para pekerja harian lepas. Hasil pendataan tersebut, kemudian diajukan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk menemukan solusi bersama.
“Ini kan dalam menghadapi bulan Ramadhan, mereka mau dapat apa, penghasilan tidak ada, apalagi para pekerja harian lepas. Ini yang harus kita fikirkan bersama. Olehnya saya meminta kepada Pemda agar melakukan pendataan resmi, kemudian diajukan ke Provinsi dan seperti apa jalan keluarnya,” tutur Ketua DPRD Parimo Sayutin Budianto, Selasa (7/4).
Selain itu, Pemda diharap penting memperhatikan ketersediaan logistik daerah agar tidak terjadi kekurangan Sembako ditengah masyarakat menghadapi bulan ramadhan.***
Reporter: Supardi
