Palu,- Ketua Komisi A DPRD Palu Mutmainah Korona menilai, rencana pelaksanaan rapid tes massal oleh Pemprov Sulteng terhadap masyarakat, tidak efektif dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Politisi partai Nasdem itu mempertanyakan efektifitas, serta apakah bisa memberikan solusi terbaik bagi masyarakat Kota Palu dalam menekan pandemi tersebut.
“Hal ini perlu di pertimbangkan kembali. Karena terdapat banyak aspek yang harus diperhatikan. Pertama, tingkat akurasi rapid test, kecil dan dampak sosial dari hasil reaktif yang dimunculkan ketika melakukan rapid test tersebut,” ungkapnya, Kamis (28/5/20).
Jika memang pemerintah Provinsi mensuport Pemkot Palu dalam memerangi virus Korona, sumber anggarannya dari mana? Seharusnya melakukan tes swab PCR yang tingkat akurasinya efektif dibanding rapid tes, ujarnya.
Belum lagi, kata Dia, hasil rapid tes reaktif, sangat berdampak bagi psikologi masyarakat. Sehingga, akan memberikan gap sosial dimasyarakat. Karena tingkat pemahaman warga tentang Covid-19, belum maksimal, karena virus korona dianggap hal yang tabu. Padahal, hasil rapid tes, belum tentu terkonfirmasi Covid-19, ungkapnya.
“Apakah rapid test harus dilakukan secara keseluruhan? Hal ini harus perlu mentracking dari siapa dan peta perjalanan warga Kota Palu, serta zona rawan berdasarkan hasil surveilense Kota Palu,” jelasnya.
Lebih lanjut, kata Dia, penangan bagi masyarakat yang dinyatakan reaktif rapid tes tersebut dikemanakan. Sementara, ketersedian bilik karantina yang ada di pondok perawatan, hanya tersedia 700 kamar saja. Sudut pandang antara pihak provinsi dan Pemkot berbeda dalam menanggapi wabah Covid-19, katanya.
“Pemerintah propinsi menyebut bahwa Kota Palu masuk dalam transmisi lokal. Sementara dalam rapat terbatas komisi A DPRD Palu bersama Dinas Kesehatan Kota, Palu belum masuk dalam kategori tersebut. Olehnya, perlu sinergitas dan koordinasi dalam menyikapi hal ini,” pungkasnya. ***
Reporter: Firmansyah Lawawi
