Palu,- Pada rapat Paripurna Panitia Khusus (Pansus) terkait laporan penyampaian progres, kendala dan hambatan proses rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana alam 28 September silam, Rabu (19/08) di ruang rapat utama DPRD Palu, seorang anggota Legislatif kembali mempertanyakan dana bantuan sebesar Rp18 triliun lebih.
“Ini sudah dua kali saya sampaikan pada rapat Pansus. Terkait informasi bahwa ada dana yang masuk dalam rangka percepatan rehabiltasi dan rekontruksi pasca bencana sebesar Rp18 triliun lebih. Apakah keseluruhan dana tersebut untuk Provinsi Sulteng atau hanya Kota Palu saja. Namun hingga saat ini, belum ada klarifikasi,” tegas anggota Komisi B DPRD Palu, Joppie Alvi Kekung.
Salah satu faktor pembentukan Pansus rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana alam Kota Palu tersebut, ungkap Joppie, tak lain dan tak bukan karena beredarnya informasi terkait dana bantuan tersebut.
Selain itu, politisi PDIP itu juga menjelaskan bahwa penyaluran bantuan santunan duka bagi korban bencana alam Kota Palu berjumlah 1324 orang, sudah terverifikasi dan datanya sudah masuk pada Bank Mandiri.
Namun yang menjadi kendala hingga saat ini, dana bantuan yang digelontorkan langsung dari pemerintah pusat untuk santunan duka, nyatanya belum siap untuk disalurkan.
“Kementerian masih mencari cara untuk penyaluran dana bantuan santunan duka untuk Kota Palu. Kemarin kami berkunjung, hal itu masih dibicarakan dana dari mana yang akan diambil. Apakah digeser dari Dirjen yang lain atau ada bantuan dari luar negeri ke Kementerian Sosial. Masih dibicarakan di kementerian,” pungkasnya.
Menyikapi hal tersebut, pimpinan sidang Paripurna, Erman Lakuana menyampaikan bahwa belum adanya klarifikasi terkait bantuan sebesar Rp18 triliun lebih itu, Pansus belum melakukan pembahasan sejauh itu.
“Saya berkeyakinan bahwa saat Pansus belum melaporkan hal tersebut, berarti Pansus belum sampai kearah itu. Olehnya, pada kerja Pansus kedepanya, saya yakin bahwa hal itu akan terungkap,” tutupnya.***
Reporter: Firmansyah Lawawi
