Palu,- Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) tentang Pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021 bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sulteng, Selasa (01/09).
Turut hadir dalam rapat Kepala Dinas Irwan Lahace dan jajaran Disdikbud Provinsi Sulteng. Agenda ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulteng, Hj. Nilam Sari Lawira.
Dalam rapat ini, Disdikbud Sulteng dituntut untuk merumuskan inovasi program yang bisa menjadi penunjang penyelesaian masalah ditimbulkan akibat pandemi Covid-19. Diantaranya penyediaan fasilitas Wifi Sekolah dan peningkatan beasiswa peserta didik.
Disebutkan, terdapat sejumlah Sekolah masih kekurangan tenaga pengajar, dimana jumlah siswa jauh lebih besar dibandingkan guru Sekolah. Sehingga, penting mencarikan solusi demi ketersediaan pengajar yang memadai. Disdikbud Sulteng juga diminta agar pada tahun 2021 fokus pada program peningkatan kualitas guru.
“Peningkatan kualitas dan kuantitas guru, dan pemberian beasiswa peserta didik. Agar penggunaan anggaran tepat sasaran, harus ada inovasi program dimasa pandemi, sehingga singkron dengan infastruktur apa yang harus dibangun,” jelas Nilam Sari Lawira, saat pimpin Rapat Banggar KUA PPS diruang sidang DPRD Sulteng.
Menanggapi keterbatasan jumlah guru, Kepala Disdikbud Sulteng Irwan Lahace mengatakan, persoalan kurangnya tenaga pengajar di Sekolah-sekolah bukan hanya menjadi problem daerah melainkan sudah menjadi masalah Nasional.
Sehingga, sebutnya, kekurangan jumlah guru dari Aparatur Sipil Negara (ASN), maka perlu langkah solutif yaitu menggunakan putra/putri daerah lulusan Sarjana basic pendidikan menjadi pengajar di Sekolah wilayahnya.
“Tetapi persoalannya kemampuan keuangan daerah ini masih terbatas untuk pembiayaan honorer ini. Untuk itu kita dulu ada Pergub Nomor 10 untuk pungutan khusus untuk biayai honorer-honorer ini,” jelas Kepala Dinas, Irwan Lahace.***
Reporter: Supardi
