Palu, – Kurang lebih 50 hari efektif Pilkada serentak di Indonesia digelar. Termasuk Palu. Kontestan empat calon yang akan dipilih di 09 Desember 2020 mendatang. Partisipasi warga di Pilkada masa pandemi saat ini menjadi tantangan. Akankah nanti 699 TPS siap menampung 150 ribu-an pemilih yang kini sesuai DPS yang ada? Bagaimana dengan Bawaslu dan KPU? Sudah siapkah?
‘’Bawaslu masih kurang gregetnya? Masih banyak oknum ASN yang bermain medsos dengan dukungan like dan komentar soal Pilgub dan Pilwakot tidak ditindak. Padahal jelas surat Mendagri break down dari Undang Undang ASN,’’ ujar Suripto, mahasiswa Universitas Tadulako semester akhir kepada kailipost.com Rabu 7 Oktober 2020 di Palu.
Beda pula dengan Suripto. Maharani Daeng Sute, yang juga mahasiswi Untad menyebut bahwa penegakan aturan Bawaslu belum transparan dan tidak menimbulkan efek jera. ‘’Harusnya disampaikan dengan masif ke publik bila ada ASN sudah ditindak Komisi ASN, atau dipanggil diperiksa atau apapun oleh Bawaslu. Tujuannya agar ASN lain menjadi effect jera, dan tidak meniru oknum ASN tersebut. Kedua memang Bawaslu anggarannya cuma delapan miliar dengan jumlah delapan kecamatan dan pemilih seratus lima puluhan ribu. Harusnya Bawaslu bisa membangun kerja sama dengan kampus kampus untuk menjadi relawan pengawas Pilkada,’’ terang mahasiswi pasca sarjana Untad itu.
Ketua Bawaslu Palu, Ivan Yudharta mengakui sudah banyak ASN diundang untuk memberikan klaririfikasi terkait dengan aktifitas di jejaring sosial dan aktifitas yang bernuansa politik. Karena sifatnya undangan dan pencegahan maka tujuannya agar tidak mengulangi. Tetapi apabila mengulangi maka akan ditindak tegas.
Soal oknum ASN yang belum lama ini diperiksa soal akun ‘maya’ dan diketahui foto yang dishare adalah produk oknum ASN DLH Palu, Ivan mengatakan terus dalam proses. ‘’Nanti akan disampaikan hasilnya,’’ akunya pada kailipost.com
Baik Ivan, Suripto dan Maharani sepakat bahwa Pilkada Virtual di masa korona pasti timses akan memanfaatkan media sosial. Ajang perang ‘maya’ pasti akan mengundang ‘birahi jari jari’ para abdi negara. ‘’Iya pasti medsos akan jadi kampanye empuk, termasuk ASN kena godaan komentar atau like dan mungkin terang terangan membuat story di linimasa dan seterusnya. Olehnya warga juga bisa melaporkan ke Bawaslu bila melihat atau membaca postingan ASN,’’ pinta Ivan. ***
Reporter: rizki/muhammad nizam
