Palu,- Proyek pembangunan tanggul pengaman pantai sepanjang 7596 meter di Teluk Palu, oleh PT. Adhi Karya hampir selesai. Namun capaian tersebut membuat nelayan nelangsa. Karena tambatan biduk atau perahu mereka belum terealisasi.
Dalam rapat Pansus DPRD Palu kemarin, perwakilan nelayan palu mempertanyakan belum terbangunya tambatan perahu di lokasi pembangunan pemasangan batu untuk tanggul pengaman pantai Palu.
Menyikapi hal itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Palu mendorong pihak terkait untuk segera merampungkan pembangunan tambatan perahu bagi nelayan.
“Sebelumnya, pihak nelayan Kota Palu kerap melakukan protes kepada pemerintah Kota Palu, terkait pembangunan tambatan perahu bagi mereka,” ungkap Wakil Ketua II DPRD Palu, Mohamad Rizal, Rabu (03/02/2021) di ruangannya.
Seharusnya, pembangunan Tanggul pengaman pantai, beriringan dengan pembuatan tambatan perahu bagi nelayan. Bila hal itu tidak terlaksana, dikhawatirkan ombak pantai bisa merusak sarana dalam mencari nafkah milik nelayan tersebut.
Olehnya, politisi PKS itu berharap pemerintah maupun pihak kontraktor berkomitmen dalam menyikap aspirasi warga dan segera merealisasikannya.
Senada, ketua Fraksi PKS DPRD Palu, Rusman Ramli juga mengatakan bahwa polemik tersebut, sudah terjadi beberapa waktu lalu. Nelayan Palu sebelumnya pernah melakukan rapat dengar pendapat bersama pihak pelaksana proyek pembangunan tanggul pengaman pantai Palu.
“Dalam hal ini, seharusnya pembangunan tambatan perahu nelayan, menjadi prioritas pelaksana proyek. Hal ini juga harus menjadi perhatian pemerintah Kota Palu. Demi kesejahteraan nelayan,” jelasnya.
Anggota Fraksi PKS DPRD palu lainya, Sucipto S Rumu berharap agar nasib nelayan Kota Palu, harus diprioritaskan. Terlepas dari polemik item pembuatan tambatan perahu masuk dalam RAB atau tidak, pihak terkait segera menganggarkanya.
“Asumsi saya, mustahil dalam rencana pembangunan tanggul pengaman pantai tidak memikirkan dampak terhadap lingkungan. Apalagi ditempat itu terdapat nelayan. Tidak mungkin kontraktor tidak memikirkanta. Saya rasa ada, hanya mungkin belum konek apa keinginan nelayan dan pihak oekaksaba proyek,” sebutnya. ***
Reporter: Firmansyah Lawawi
