Palu,- Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Tengah (Sulteng) menilai, saat ini adalah momentum yang tepat bagi DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah terkait aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang marak beroperasi di Parimo.
Direktur Eksekutif WALHI Sulteng, Abd. Haris mengatakan, PETI di Parimo bukan hanya terjadi saat ini, tetapi sudah sejak lama marak terjadi. Olehnya ia meminta, kepada Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto turut memanggil Bupati Parimo, Samsurizal Tombolotutu terkait masalah ini.
“DPRD harus serius, kami tidak melihat ada upaya serius dan terukur yang dilakukan oleh DPRD sejauh ini. Sehingga itu kami ingin menyampaikan agar Ketua DPRD Parimo jangan tebang pilih dan harus serius panggil Bupati,” ungkap Abd. Haris, Senin (22/02/2021) malam.
Haris mengatakan, DPRD Parimo juga harus segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang melibatkan beberapa pihak seperti tim ahli. “Disini fungsi DPRD,” sebutnya.
Ia mengungkapkan, tambang ilegal di Parimo jika tidak segera ditertibkan akan terus memunculkan polemik, baik itu pro-kontra maupun dampak lingkungannya.
“Kasus-kasus kerusakan lingkungan yang terjadi di Parimo harus direspon secara keseluruhan. Kayuboko salah satu daerah yang penting untuk direspon serius,” sebutnya. ***
Reportase: Indra Setiawan
