MOROWALI,- Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) asal Partai Gerindra, Ambo Dalle meminta kepada pihak pemerintah agar lebih mengedepankan pembinaan daripada tindakan represif kepada para nelayan.
Hal itu diungkapkannya menyusul kabar banyaknya nelayan asal Kabupaten Morowali yang tak lagi bisa melaut akibat harus menjalani proses hukum karena perizinan yang tak lengkap atau sudah kadaluarsa.
Ia menuturkan, di masa pandemi selama kurang lebih setahun belakangan ini, membuat perekonomian menjadi lesu yang mempengaruhi minimnya pendapatan masyarakat, khususnya bagi para nelayan.
“Semua tau bahwa di masa pandemi ini, ekonomi masyarakat menjadi sulit, dan khususnya bagi para nelayan, seharusnya kalau perizinan mereka tidak lengkap atau sudah berakhir, maka wajib pemerintah bantu dan bina mereka, jangan hanya terus-terusan melakukan tindakan represif, ini menurut saya adalah kesewenang-wenangan terhadap masyarakat kecil,” tuturnya.
Legislator asal Morowali itu juga mengatakan bahwa Pemerintah Daerah harus mengambil bagian penting dalam memberdayakan para nelayan.
“Kita bisa liat, kalau dulu banyak bantuan yang diberikan untuk pemberdayaan para nelayan, makanya sedikit demi sedikit bekurang terjadinya pemboman ikan, ini adalah tanggung jawab pemerintah setempat dan tidak bisa kondisi seperti ini terus dibiarkan,” ujarnya.
Sementara, Kepala Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah, Erwin yang masyarakatnya banyak bermata pencaharian sebagai nelayan mengungkapkan bahwa hingga saat ini, ada sekitar 80 orang warganya yang tak bisa lagi melaut dan harus kehilangan pekerjaan.***
Reporter: Bambang Sumantri
