Palu,- Rapat Koordinasi kembali dilakukan Pemerintah Sulawesi tengah guna meningkatkan Penanganan Fakir Miskin dengan memantapkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berlangsung di hotel Santika, Rabu malam (7/4).
Gubernur sulteng diwakili Pj Sekretaris Daerah H. Mulyono, SE.Ak, MM membuka Rakor yang diikuti pejabat dari dinas sosial dan kependudukan catatan sipil (dukcapil) di lingkungan provinsi dan kabupaten/kota.
Mengangkat tema “Meningkatnya Kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Sebagai Baseline Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tepat Sasaran, Tepat Guna dan Tepat Waktu”
Dalam sambutannya Sekda Mulyono menuturkan, keterbatasan fiskal dan ditambah dengan masih mewabahnya Covid-19 merupakan tantangan tersulit dalam pengentasan kemiskinan.
“Kita tidak akan bisa menangani kemiskinan tanpa (lebih dulu) menangani Covid-19,” kata Pj Sekda.
Ia memandang alokasi DTKS yang dibebankan pada APBN dapat menjadi solusi atas keterbatasan fiskal daerah menanggulangi kemiskinan. Dengan syarat DTKS yang menjaring warga miskin mesti diaktualkan oleh dukcapil dan dinas sosial untuk mencegah kesi mpangsiuran.
Sebenarnya banyak yang masuk tapi belum diupdate DTKS-nya,” tekannya agar penyajian DTKS disempurnakan dinas terkait. Adapun sekarang, ada lebih kurang 221 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) DTKS di Sulteng yang berhak menerima BPNT tiap bulan lewat e-Warong.
“Kiranya melalui pertemuan ini dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan penanganan kemiskinan,” pungkasnya.
DTKS sendiri merupakan Program Perlindungan Sosial sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 99 juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Dengan menggunakan data dari DTKS, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisa sejak awal perencanaan program. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial. ***
Sumber: Ro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sulteng
