Parimo,- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sayutin Budianto melaksanakan Reses pada masa Persidangan I tahun 2021 di daerah pemilihan (Dapil) yang berada di kampung halamannya, Kecamatan Toribulu, Kamis (08/04/2021).
Diketahui, reses merupakan masa dimana para Anggota Dewan bekerja di luar gedung DPR, menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing. Pelaksanaan tugas Anggota Dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan dikenal dengan kunjungan kerja.
Turut hadir, Camat setempat, Kapolsek Toribulu, serta pengurus Wanita Islam Alkhairaat (WIA) Kecamatan dan para tokoh masyarakat. Dalam agenda serap aspirasi ini, Ketua DPRD Parimo didampingi, Ibu Sarifah Gilda, SE.
Seperti biasanya, dalam pelaksanaan reses, para peserta diberikan kesempatan untuk mengutarakan keluhan baik menyangkut sektor pertanian, perkebunan dan nelayan, termasuk Infrastruktur yang menunjang fasilitas publik.
Pada reses tersebut, Ketua Sayutin mengatakan, beberpa persoalan dikeluhkan oleh masyarakat setempat, diantaranya terkait kestabilan harga dari perdagangan komoditas petani sawah yang kerap membuat masyarakat tersebut merugi.
Selain itu, infrasturktur pertanian atau Irigasi yang notabene berfungsi memasok kebutuhan air pada tanaman padi dan menjamin ketersediaan air jika dimusim kemarau bermasalah. Sehingga, hal itu juga dikeluhkan oleh masyarakat petani setempat. Sedangkan, masalah lain yang diutarakan peserta reses yaitu pelayanan kesehatan, utamanya soal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Parimo.
Menyikapi aspirasi itu, Sayutin mengaku, semua usulan akan dibawah ke rapat Paripurna Dewan untuk telaah pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD sebagaimana mekanisme tindak lanjut hasil reses. Setelah ditetapkan menjadi Pokir, akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Parimo untuk ditindaklanjuti.
“Yang jadi keluhan dan usulan masyarakat diantaranya, kesatabilan harga jual gabah petani, perbaikan Infrastruktur Pertanian (Irigasi) dan BPJS Kesehatan. Langkah selanjutnya, semua usulan tersebut akan dilaporkan ke Paripurna tentang telaah pokok-pokok pikiran DPRD. Setelah itu baru diserahkan kepada Pemerintah untuk ditindak lanjuti,” Jelas Sayutin. ***
Reporter ; Supardi
