Palu-KAILI POST. Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Satgas Covid-19 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah meminta Satgas Covid-19 Sulteng untuk segera membuat rencana kerja dan rencana anggaran penanggulangan dan penanganan Covid-19 di Bumi Tadulako.
“Yang paling penting saat ini adalah RAB penanganan Covid agar segera dimasukan. Sehingga tidak hanya sekedar meminta anggaran tanpa perencanaan dengan angka-angka yang realistis,” tegas anggota pansus, Fairus Husen Maskati, dalam RDP dengan Satgas Covid-19 Sulteng di ruang sidang utama DPRD, Rabu (5/5/2021).
Menurut politisi PPP ini, selama ini satgas bertindak saat ada momen saja baru mengusulkan biaya. Dan itupun berasal dari masing-masing OPD yang terlibat dalam satgas.
“Rapat kali seharusnya adalah evaluasi pelaksanaan rencana strategis satgas. Tapi, di RDP yang ketiga kali ini, kita hanya membahas persoalan yang sama,” timpal anggota pansus lainnya, Aminullah.
Sekretaris tim satgas Covid-19 Sulteng Moelyono mengemukakan usai RDP akan berkoordinasi dengan anggota satgas untuk segera memasukan renstra penanganan covid.
“Tapi, saya tidak bisa janjikan pada rapat berikutnya, renstra tersebut sudah siap,” kata Plt Sekdaprov Sulteng ini.
Ketua Pansus Covid-19 DPRD Sulteng, Sony Tandra, mewanti-wanti anggota pansus yang tidak memasukkan restra agar diberi berikan rekomendasi atau catatan khusus kepada gubernur baru yang akan dilantik Juni nanti.
“Satgas tahun 2020 tidak ada rencana kerja, apalagi rencana aksi, jadi penanganan Covid 19 di Sulteng berjalan di tempat dan masing-masing OPD melakukan sendiri tidak ada terkoordinasi. Rapat minggu lalu dan hari ini, belum ada rencana kerja, apalagi rencana aksi. Tentunya akan ada catatan khusus buat OPD yang tidak menyusun renstra penanganan Covid-19,” tukasnya.
Rapat ditutup dengan meminta kepada tim Satgas untuk dapat terus berkoordinasi, misalnya untuk ibadah, sholat ied atau ibadah di gereja dan di rumah diminta untuk segera diputuskan seperti apa pelaksanaannya.
Selain unsur Pansus, RDP juga dihadiri pihak Polda Sulteng, Korem 132 Tadulako, Dinas Kesehatan, Danlanal Palu, BPKAD, Diskominfo, Dikbud, Inspektorat, Dinas Sosial, Satpol PP, BNPB, RSUD Undata, RSU Madani dan RSUD Anutapura. ***
Reporter: ikhsan madjido
