Jika pengelola Tambang Rakyat menerapkan teori sosial ekologi atau ekologi budaya ekonomi lokal, tambang Rakyat menjadikan momentum mengingat sejarahnya masyarak nusantara melakukan penambangan. Dan mengingat ekologi sosial struktur sosial yang egaliter dan demokratis sehingga manusia dan alam dapat berjalan selaras.
Sebenarnya, teori ekologi sosial telah ada dan diterapkan di Indonesia oleh kearifan lokal serta hierarki komunal masyarakat hutan adat. -masyarakat hutan adat- memiliki kebebasan untuk mengelola hutan dengan pendekatan spiritualitas melalui roh nenek moyang Mereka yang dipercaya berada dalam sendi-sendi kehidupan alam. Secara tidak langsung mereka menggunakan ekologi sosial untuk mencapai konservasi sumber daya hutan dalam komunitasnya. Mengingat, ekologi sosial juga setuju pada ideologi eko-spiritual.Walaupun bukan merupakan ilmu fundamental dari teori ini. tidak masuk akal dan terlalu menghayal, namun cara yang mempengaruhi spiritualitas dan egaliter dalam struktur sosial terbukti efektif untuk melindungi kekayaan Alam dari eksploitasi berlebihan.
Akhir kata, permasalahan Politik Pertambangan Komersial bukan hanya dari segi ekologi merusak, namun jauh lebih dari itu. Dialektika, demokrasi, hierarki sosial dan berbagai macam faktor politis lainnya menjadi rusak dan menyingkirkan rakyat tegas Agussalim SH. Bahkan Konervasi pasca Tambang justeru tidak berhasil dikarenakan eksploitasi tak terhingga, contoh Lapindo, dan kata Agussalim SH konservasi pasca tambang di Indonesia, paling mendasar menurunnya keragaman keanekaragaman hayati di Indonesia adalah pandangan antroposentris sempit yang masih dipegang bangsa Indonesia namun terus dijalankan sebagai skema nasional mengejar pajak,termasuk pejabatnya dan Partai Politik. Meskipun Tambang sudah dimulai sejak zaman kolonial Belanda, namun di Indonesia belum pernah terjadi diskusi melibatkan semua pihak tentang kedudukan manusia di bumi dan makhluk lain dan benda mati di bumi Nusantara soal Keberpihakan Tambang Rakyat.
Etika konservasi Pasca Tambang dan ekologi sosial atau etika lingkungan umum, hanya menjadi bahan kuliah di program pasca sarjana bidang lingkungan, tetapi tidak pernah menjadi topik pembicaraan masyarakat luas sebagaimana isu-isu di bidang hukum, politik, ekonomi dan agama. Sejak awal sejarahnya hingga kini, Tambang ber tumbuh sebagai aspirasi kelompok elit. Jika Sektor
Pertambangan semata hanya untuk Komersialisasi Bisnis Besar tanpa dukungan Sosial, pasti menjadi masalah dalam Keadilan Ekologi Sosial Ekonomi. Kunci Sukses Kebijakan Komersialisasi wajib dijalankan Koperasi untuk memastikan perekonomian Rakyat atas Tambang Berbasis Lansekap mudah di akses dan dimiliki Daerah untuk memajukan Otonominya. **
