SITUASI Politik saat ini di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah sedang ‘panas dingin’ sebagaimana gejala medis awal yang digunakan orang awam terinfeksi virus korona 19. Panas dingin karena Bupati Kasman Lassa sedang mengalami ujian Hak Angket oleh DPRD kabupaten tertua di Sulteng tersebut.
Kasman Lassa basis politiknya ada di partai restorasi yaitu Nasdem. Ia bahkan ketua pucuk pimpinan Nasdem di Donggala. Nasdem memiliki unsur wakil ketua di DPRD Donggala bahkan. Artinya suara Nasdem cukup signifikan di panggung politik dewan yang tentu berbasis angka raupan demokrasi Pileg 2019 lalu.
Kasman Lassa adalah bupati kali kedua. Kali pertama menggunakan jalur independen. Jalur kedua dengan perahu biru Nasdem mengokohkan supremasi sebagai incumbent. Sepanjang kepemimpinannya banyak yang menyebut kadang kontroversial. Menuduh mantan anggota DPRD dan berbuntut ‘ancaman doti (sihir)’ hingga pasca bencana lalu membuka lahan berkebun dan sering menginap di rumah hunian tetap di Banawa.
Jejak kontroversialnya juga ketika mendapat gelar bangsawan Jawa yaitu Raden Haryo, memakai busana mirip batik Nusa Tenggara Timur padahal Donggala memiliki batik Bomba dan terakhir ketika menunggang kuda memasuki Kantor Wali Kota Palu ketika menyerahkan aset Donggala ke Palu. Mendadak viral aktraksi politik Kasman Lassa di jagad medsos.
Lantas bagaimana relasi politik Kasman dengan Nasdem? Sebegitu kuatkah? Hingga mesti fraksi Nasdem nekad mengikuti gerbong Hak Angket? Atau ketika Pilgub 2020 lalu Kasman dituding santer di masyarakat bahwa tak ‘bulat’ mendukung Cagub Nasdem Rusdy Mastura?
Kontroversial politik dan pola kepemimpinan Kasman Lassa toh hingga kini masih kuat. Bahkan di Nasdem masih ketua partai restorasi. Putrinya pun lolos menjadi anggota legsilatif dari Nasdem. Pertanyaannya, Kasman kuat di Nasdem atau secara politik Kasman sangat kuat di mata Nasdem?
Gestur politik seorang Ahmad H Ali, Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem sendiri sulit diterka ketika ditanya soal Hak Angket ke Kasman Lassa dan relasi sikap Fraksi Nasdem ketika mendukung Hak Angket itu sendiri. Beberapa kali Mat Ali nampak hati – hati menjawab. ‘’Berpolitik tidak bisa emosi,’’ ujarnya diplomasi.
Bila dilakukan komparasi, relasi politik sejumlah kader Nasdem yang dicopot dari jabatan Ketua DPRD misalnya. Toh juga kita menyaksikan Ketua DPRD Kabupaten Morowali Kuswandi dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sigi Torki Ibrahim Turra. Kedua kader Nasdem ini tentu sampai di jenjang pimpinan dewan pasti relasi dan investasi politik di partainya dinilai berprestasi. Benar di politik komparasi appeal to appeal sulit dijamah. Karena partai politik memiliki mekanisme dan prosedur berbeda tentunya.
Seperti diberitakan sebelumnya bahwa kemelut Hak Angket dan Hak Interpelasi DPRD Kabupaten Donggala pada Bupati Kasman Lassa hingga sepekan ini intesitasnya mulai naik. Bahkan langkah DPRD yang membawa laporan ke KPK RI dan sejumlah lembaga dugaan temuan masalah juga disoroti sejumlah pihak keluar dari ranah DPRD sesuai undang – undang.
Kemarin sore, Jumat 23 Juli 2021 Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali yang berkunjung ke Warung Kopi Sudimari 2 Palu sempat menjawab beberapa pertanyaan kailipost.com Bahkan, ia menyebut Fraksi Nasdem yang ikut mendukung Hak Angket ke Bupati adalah langkah emosional. Tidak dijabarkan apa yang dimaksudkannya emosional.
Banyak kader Nasdem diganti dari jabatan politik di DPRD, bahkan sejumlah Wakil Ketua dan Ketua DPRD di Sigi dan Morowali, apalah ini juga akan menyasar ke Donggala? ‘’Senang atau tidak senang saat ini Nasdem memiliki kader sebagai bupati. Itu harus dilihat,’’ jawab Ahmad Ali diplomatis.
Terlalu kuat Kasman Lassa ternyata di Nasdem? Waketum Nasdem itu hanya membalas dengan senyum. Ia pun mengaku apa yang dilakukan Fraksi Nasdem mendukung Hak Angket sudah terlanjur dan sudah berproses. ‘’Ya sudah jalan kan proses hak angket kita amati saja,’’ akunya.
Sebelumnya, Ketua DPW Partai Nasdem Atha Mahmud yang dikonfirmasi soal – soal kemelut di Nasdem Donggala enggan menjawab. Walau surat elektronik (surel) dikirim via WhatApps nampak telah dibaca dengan kode warna hijau.
Sesuai dengan mekanisme partai, bahwa fraksi adalah alat kelengkapan DPRD. Fraksi di DPRD perpanjangan tangan partai. Bagaimana bila ada fraksi mengeluarkan sikap tanpa sepengetahuan partai? Atau dalam konteks Kabupaten Donggala apakah Fraksi Nasdem mendukung Hak Angket disetujui DPD Partai Nasdem? Mengingat Ketua Nasdem Donggala adalah Kasman Lassa. Hak Angket DPRD ditujukan ke Bupati Donggala yaitu Kasman Lassa? Aneh toh politik bila ingin diurai secara akal sehat.
Ahmad Ali menjelaskan bahwa hasil Hak Angket akan disampaikan dan diputuskan di paripurna. Hasil politik paripurna DPRD tentang kebijakan dan kepemimpinan Bupati masih akan ditentukan di Mahkamah Agung RI. Tujuannya untuk menguji kekuatan hukumnya.
Mat Ali juga mengatakan bahwa yang namanya Pemerintah Daerah adalah Bupati/ Wali Kota dan DPRD. Olehnya bupati dan DPRD bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan daerah. DPRD itu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Tugas fungsinya jelas. ‘’Berpolitik itu tidak bisa dengan emosi. Tidak akan menang kalau dengan emosi,’’ tegasnya sambil menceritakan pengalamannya kalah Pilkada di Morowali hingga berujung PSU dan Keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa Pilkada Morowali ditunda. ***
jurnalis utama kailipost.com : andono wibisono
