TENAGA AHLI KEMISKINAN

  • Whatsapp
Foto: sebelum pelantikan gubernur/wakil gubernur kami membersamai kedua tokoh politik Rusdi Mastura dan Ahmad Ali di sebuah warkop sudirmari 2 palu
banner 728x90

Oleh : Andono Wibisono (praktisi media)

JUMAT, 20 Agustus 2021 sore beredar di WhatApps foto keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Tenaga Ahli dan Kepala Sekretariat Tenaga Ahli. Ada delapan orang yang semuanya saya kenal. Kapasitasnya pun bilai di raport semua rating 7 (tujuh).

Delapan orang itu terdiri tujuh tenaga ahli dan satu kepala sekretariat. Mirip KSP (kepala staf kpresidenan). Kedelapan berdasar surat dari Biro Adminitrasi Kepemimpinan (Adpim) Setdaprov.

Tenaga ahli tentu memiliki tugas dan fungsi yang tujuannya mempercepat kewajiban Gubernur/Wakil Gubernur mencapai Visi Misinya. Terlebih periode ‘transisi kontitusi’ periodik jabatan gubernur/bupati/walikota sangat riskan efisien hanya 3,8 tahun. Sekarang sudah akhir 2021. Sisa dua tahun efektif dan semua kembali disibukkan Pilkada lagi.

Saya melihat hanya ada dua bidang yang memiliki harapan mengakselerasi dan mengelaborasi Visi Misi gubernur/wakil gubernur hingga akhir 2023 (draf KPU RI bahwa akhir 2023 sudah masuk tahapan Pilkada Serentak 2024). Apa itu? Bidang Ekonomi dan Investasi yang dipercayakan ke Ronny Tanusaputra seorang pengusaha dan Ketua Dewan Relawan Merah Putih. Kedua; Bidang Infrastruktur dan Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana yang dikomandani mantan pejabat Pemkot Dharma Gunawan Mochtar.

Kenapa kedua bidang itu menarik saya? Apa hubungannya dengan Visi dan Misi gubernur/wagub? Apakah benar teruji bidang itu sebenarnya ekspetasi masyarakat Sulawesi Tengah yang konkrit dan riel saat ini? Mari diuji dalam sebuah diskusi tajam kapan hari.

Ekspektasi adalah harapan rakyat banyak atas masa depan. Ekspektasi itu sebuah diskprisi kumulatif dan kalkulatif. Bisa diukur sederhananya. Misalnya; apakah dengan kenaikan dan pertumbuhan investasi secara kumultatif dan kalkulatif dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan secara cepat dan tuntas? Mungkin secara teori dapat diterima.

Belum lama ini BPS merilis Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi di masa pandemi sekira 7,07 %. Tapi pihak lain merilis bahwa angka kemiskinan di Indonesia juga mengalami pertumbuhan akibat bencana non alam yang merobohkan UMKM dan usaha kecil. Jadi lagi – lagi semua terjebak pada anomali – anomali.

Tenaga Ahli Gubernur mestinya langsung menukik pada Bidang Pengurangan Kemiskinan, Dan Peningkatan Kesejateraan. Keyword jelas. Menukik bidangnya. Dan tidak luas dan tak multi despkrisi. Kenapa mesti bidangnya dipertajam dan jelas? Ya itu setidaknya juga memberikan ekspetasi ke publik dan tugas keahlian juga sangat terukur, cepat dan tuntas.

Usia memimpin di era ‘transisi politik 2024’ efektif tersisa 2,5 tahun saja. Akhir 2023 sudah sibuk lagi bicara Pilkada 2024. Pasti tidak ada waktu bicara soal kemiskinan, kesejahteraan lagi. Semua provinsi, kabupaten dan kota pasti mengalami transisi politik 2024 serentak itu. Anda bisa pikirkan betapa dibutuhkannya lagi rakyat. Pilpres, Pileg dan Pilkada.

Hingga Juli 2021, jumlah warga Miskin di Sulawesi Tengah naik sekira 400 ribuan warga. Di sisi lain, Sulteng saat ini mesti menyelesaikan tiga prioritas yang diharapkan memicu pengurangan kemiskinan oleh gubenur. Pertama; pasca bencana alam 2018, percepat penyelesaian konflik Poso sehingga gubernur memberikan hibah dana ke aparat penegak hukum sebagai bentuk dan wujud pemprov akan keamanan, dan penanganan Covid 19.

Langkah gubernur nampak cepat, tanggap dan cekatan selang 3 bulan menjabat. Sejumlah dana digelontorkan untuk tiga prioritas tersebut. Sigi mendpaat 6 miliar, Palu 37 miliar, Donggala 12, 02 miliar dan dua OPD Bina Marga dan Cipta Karya. Kepolisian dan TNI juga demikian.

Harusnya, langkah sigap, tepat dan cekatan Gubernur Cudy diselarakan oleh birokrasi merumuskan Bidang Tenaga Ahli yang ‘mumpuni’ tugas dan tanggung jawabnya. Buat bidang yang tajam, fokus, terukur dan keywordnya jelas. Ekspektasi publik pun akan lebih besar dan daya dukung akan lebih besar.

Suatu kelembagaan, kotak jabatan, dan tugas yang luas, tidak fokus, terarah dan tajam pasti akan kesulitan merumuskan hal – hal subtansial dan terukur. Banyak hal contoh dan bukti. Padahal, yang penting bidangnya fokus dan konkrit agar tujuannya dapat dijabarkan dengan makin mendalam dan tajam. Ada spesifikasi. Keahlian akan terbaca.

Tenaga ahli adalah kelembagaan yang diharapkan memberikan pikiran – gagasan, pertimbangan kepada gubernur dan wakil gubernur untuk memudahkan pencapaian misi dan visi yang sudah dibreak down ke RPJMD.

Selamat bekerja, sukses selalu. ***

Berita terkait