Terutama dalam memperbaiki juklak dan juknis DAK yang sering terlambat diterima oleh daerah. Dihapusnya DID tahun 2022 juga sangat berpengaruh bagi pemerintah provinsi dan daerah.
Selain itu, permasalahan yang juga dihadapi oleh Pemerintah Provinsi adalah penerimaan P3K yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi sebanyak 4.000 formasi, sementara disisi lain anggarannya tidak ditambah oleh Pemerintah pusat.
Merespon dari permasalahan yang disampaikan oleh para kepala daerah tersebut, Dirjen Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti, mengungkapkan bahwa kondisi kita hari ini tidak bisa dilepaskan dari penyebaran pandemi Covid-19.
“Fokus Pemerintah pusat untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi, dengan mengeluarkan kebijakan refocussing dan realokasi”, sehingga menyebabkan alokasi anggaran yang sudah disepakati sebelumnya, terjadi perubahan baik ditingkat pusat maupun daerah, jelas Astera.
Lebih lanjut Astera menjelaskan bahwa, pengalokasian DBH menjadi permasalahan yang dihadapi oleh daerah diseluruh Indonesia.
Halaman Berikutnya…..
“Kami terus melakukan sosialisasi agar daerah memiliki persepsi yang sama dalam menghitung DBH, terutama dalam menentukan waktu perhitungan komoditas yang dimiliki oleh daerah. Selain itu, kami siap membantu daerah untuk mempersiapkan daerah dalam mendapatkan DID”.
“Intinya kita perlu menjaga tatakelola dan harmonisasi yang baik dalam mengelola TKDD baik dipusat maupun daerah”. Kami punya komitmen untuk memenuhi semua hak daerah.
Dalam menutup diskusi, Muhidin yang juga merupakan legislator dari Sulteng ini, berharap apa yang disampaikan oleh para Kepala Daerah, mendapat perhatian dan dicarikan jalan keluarnya dari Dirjen Perimbangan Keuangan.
“Kami juga punya komitmen untuk terus memantau pelaksanaan TKDD di seluruh Indonesia, agar pelaksanaan TKDD bisa lebih baik dan berkualitas yang tentunya akan mampu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat”, tutup Muhidin.
